KRITIK BUKAN PENGHAMBAT, MELAINKAN PENJAGA AMANAH RAKYAT: LP3-NKRI PASANG GARIS TEGAS, PROGRAM MBG DI KEDIRI RAYA HARUS BERSIH DARI PENYIMPANGAN DAN BERORIENTASI PADA KEPENTINGAN MASYARAKAT

KEDIRI, 6 Juni 2026 –Top Berita Nusantara Komitmen untuk mengawal keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus ditegaskan oleh Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI). Di tengah berbagai dinamika pelaksanaan program di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kabupaten dan Kota Kediri, LP3-NKRI menegaskan bahwa kritik, masukan, maupun laporan masyarakat yang muncul merupakan bentuk kepedulian publik dalam menjaga kualitas pelaksanaan program, bukan bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pelaksanaan Program MBG yang saat ini menjadi salah satu program prioritas nasional dalam upaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik serta memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

Ketua LP3-NKRI, Hadi Susanto, menegaskan bahwa pengawasan publik merupakan bagian penting dalam memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai tujuan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program berskala nasional tidak hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik, tetapi juga oleh keterbukaan terhadap evaluasi, kritik, dan pengawasan yang dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab.

“Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang memiliki manfaat besar bagi masa depan bangsa. Karena itu, ketika masyarakat menyampaikan kritik, masukan, ataupun temuan di lapangan, hal tersebut harus dipandang sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi aktif dalam mengawal keberhasilan program, bukan dianggap sebagai ancaman atau hambatan,” tegas Hadi Susanto.

Menurut LP3-NKRI, berbagai aspirasi yang diterima dari masyarakat di wilayah Kediri Raya menunjukkan bahwa publik memiliki perhatian besar terhadap kualitas pelayanan, keamanan pangan, ketepatan distribusi, serta efektivitas pelaksanaan program. Kondisi ini justru dinilai sebagai modal sosial yang sangat penting dalam menciptakan tata kelola program yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.

LP3-NKRI menilai bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang negara dalam membangun generasi unggul. Oleh sebab itu, setiap tahapan pelaksanaan harus dijalankan secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, Hadi Susanto menegaskan bahwa dukungan terhadap program pemerintah tidak boleh diartikan sebagai pembiaran terhadap berbagai potensi penyimpangan yang mungkin terjadi di lapangan. LP3-NKRI akan tetap menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam mengawal kepentingan masyarakat.

“Kami mendukung penuh setiap program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun apabila ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan, praktik korupsi, pungutan liar, manipulasi anggaran, ataupun tindakan lain yang merugikan masyarakat, maka LP3-NKRI akan berada di garis terdepan untuk mendorong proses penegakan hukum secara profesional dan transparan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang merasa kebal hukum hanya karena memiliki jabatan, pengaruh, atau kedekatan tertentu. Dalam negara hukum, seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

“LP3-NKRI tidak melihat siapa orangnya, apa jabatannya, maupun dari kelompok mana asalnya. Jika ditemukan bukti yang kuat terkait pelanggaran hukum, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas tanpa pandang bulu. Hukum harus berdiri tegak di atas kepentingan seluruh golongan dan menjadi instrumen keadilan bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain melakukan fungsi pengawasan, LP3-NKRI juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam mengawal berbagai program pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Menurut Hadi, keterlibatan masyarakat menjadi elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan informasi, kritik, maupun laporan dugaan penyimpangan dinilai sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga kualitas pelayanan publik. LP3-NKRI bahkan menyatakan siap menerima dan mengawal setiap laporan masyarakat yang disertai data, fakta, serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“LP3-NKRI akan selalu berdiri bersama rakyat. Kami membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun laporan yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program pemerintah. Setiap laporan yang memiliki dasar dan bukti yang jelas akan kami kawal sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Siapapun yang terbukti merugikan negara dan masyarakat harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” katanya.

Di akhir pernyataannya, LP3-NKRI kembali menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Organisasi ini berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat terus mengalami penyempurnaan melalui evaluasi berkelanjutan sehingga mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat serta menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi.

Dengan semangat pengawasan yang independen, objektif, dan berintegritas, LP3-NKRI menegaskan bahwa kritik bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya bersama untuk menjaga amanah rakyat, memperkuat kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap program negara berjalan sesuai tujuan dan bebas dari praktik penyimpangan.

“LP3-NKRI Bersama Rakyat Mengawal Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Berkeadilan.”(Red).