“Harga Mati Integritas Pemasyarakatan: Kakanwil Ditjenpas Jatim Kobarkan Gerakan Zero Maladministrasi dan Pengamanan Tanpa Celah”

SIDOARJO – TOP BERITA NUSANTARA Komitmen membangun sistem pemasyarakatan yang aman, profesional, dan berintegritas kembali ditegaskan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur. Di tengah tuntutan reformasi birokrasi dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan negara, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, menggelar penguatan menyeluruh kepada jajaran pemasyarakatan se-Jawa Timur dengan menitikberatkan pada dua agenda besar: penguatan sistem pengamanan dan pemberantasan maladministrasi dalam pelayanan publik.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rutan Kelas I Surabaya, Kamis (5/6/2026), tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan para Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas dan Rutan, Kepala Bidang Keamanan dan Ketertiban, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta sejumlah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang menjadi sasaran pembinaan pasca evaluasi pelayanan publik oleh Ombudsman Republik Indonesia.

Mengusung slogan tegas “Pengamanan Kuat, Pelayanan Bersih, Harga Mati”, kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung atas arahan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan guna memperkuat fungsi pengamanan, meningkatkan kualitas pengawasan, sekaligus mempercepat transformasi pelayanan publik yang lebih profesional dan bebas dari praktik maladministrasi.

Dalam arahannya, Kadiyono menegaskan bahwa keamanan merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Tanpa kondisi keamanan dan ketertiban yang terjaga, seluruh program pembinaan warga binaan tidak akan berjalan secara optimal.

Menurutnya, tantangan pemasyarakatan saat ini semakin kompleks. Selain menghadapi potensi gangguan keamanan konvensional, jajaran pemasyarakatan juga dituntut mampu mengantisipasi berbagai bentuk ancaman baru yang berkembang seiring perubahan sosial dan kemajuan teknologi.

Karena itu, seluruh petugas diminta meningkatkan kewaspadaan, memperkuat deteksi dini, serta memastikan seluruh prosedur pengamanan dilaksanakan secara disiplin dan konsisten sesuai standar operasional yang berlaku.

“Petugas pemasyarakatan jangan pernah lengah dalam menjalankan tugas. Pastikan setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Keamanan yang kuat menjadi fondasi utama keberhasilan pelaksanaan pembinaan,” tegas Kadiyono di hadapan peserta kegiatan.

Ia menambahkan bahwa profesionalisme petugas menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas keamanan di seluruh lapas dan rutan. Setiap personel harus memiliki kemampuan analisis yang baik, respons cepat terhadap potensi gangguan, serta komitmen penuh dalam menjalankan tugas negara.

Namun penguatan yang dilakukan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur tidak berhenti pada aspek pengamanan semata. Dalam kesempatan tersebut, Kadiyono juga memberikan perhatian serius terhadap hasil penilaian pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI terhadap sejumlah UPT Pemasyarakatan.

Menurutnya, setiap catatan evaluasi yang diberikan Ombudsman harus dipandang sebagai instrumen perbaikan, bukan sekadar laporan administratif. Temuan-temuan tersebut harus menjadi bahan introspeksi untuk memperkuat tata kelola pelayanan publik agar semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Kadiyono menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk maladministrasi dalam pelayanan pemasyarakatan. Seluruh satuan kerja diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelayanan yang berjalan, memperkuat sistem pengawasan internal, serta memastikan seluruh layanan diberikan sesuai aturan dan standar yang telah ditetapkan.

“Setiap temuan dan catatan evaluasi harus menjadi bahan perbaikan. Kita harus memastikan seluruh pelayanan berjalan sesuai standar, bebas dari maladministrasi, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat,” ujarnya.

Lebih jauh, ia menilai bahwa kualitas pelayanan publik saat ini menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Oleh sebab itu, setiap petugas pemasyarakatan harus memahami bahwa pelayanan yang baik bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata pengabdian kepada masyarakat.

Dalam forum tersebut, Kadiyono juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas sebagai modal utama membangun institusi yang dipercaya publik. Menurutnya, sistem pengamanan yang kuat tidak akan berarti apabila tidak dibarengi dengan budaya kerja yang bersih dan bebas dari penyimpangan.

Karena itu, seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur diminta untuk terus menjunjung tinggi profesionalisme, menghindari praktik-praktik yang berpotensi merusak kredibilitas institusi, serta memperkuat budaya akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan penguatan ini sekaligus menjadi bagian dari strategi besar Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam mendukung percepatan reformasi birokrasi nasional. Transformasi yang dijalankan tidak hanya berfokus pada peningkatan keamanan dan ketertiban, tetapi juga diarahkan untuk membangun sistem pelayanan publik yang responsif, transparan, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan semakin tingginya tuntutan publik terhadap kualitas pelayanan pemerintah, seluruh UPT Pemasyarakatan dituntut mampu beradaptasi melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, inovasi pelayanan, serta penguatan pengawasan yang berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur ingin memastikan seluruh jajaran memiliki visi yang sama dalam membangun pemasyarakatan modern yang aman, profesional, dan terpercaya. Pengamanan yang kokoh serta pelayanan yang bersih diposisikan sebagai dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam mewujudkan institusi yang berintegritas.

Pesan yang disampaikan Kadiyono menjadi penegasan bahwa era toleransi terhadap kelalaian, penyimpangan, dan maladministrasi harus segera ditinggalkan. Pemasyarakatan Jawa Timur dituntut menjadi garda terdepan dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus menjaga stabilitas keamanan secara maksimal.

Dengan pengawasan yang semakin diperketat, budaya integritas yang terus diperkuat, serta semangat reformasi birokrasi yang dijalankan secara konsisten, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur optimistis mampu mewujudkan sistem pemasyarakatan yang bersih, profesional, modern, dan semakin dipercaya masyarakat.

Semangat “Pengamanan Kuat, Pelayanan Bersih, Harga Mati” kini bukan sekadar slogan institusional, melainkan deklarasi moral seluruh insan pemasyarakatan Jawa Timur untuk menjadikan integritas sebagai fondasi utama dalam mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat (Har).