Bau Transaksi di Balik Mutasi: Heru Maki Desak Bongkar Dugaan Praktik Tersembunyi Perpindahan Kepala Sekolah ke SMKN 12 Surabaya
Surabaya —Top Berita Nusantara Selasa (21/4) Polemik mutasi kepala sekolah kembali memanaskan ruang publik Jawa Timur. Heru Satryo dari MAKI Jawa Timur secara tegas meminta adanya klarifikasi terbuka terkait dugaan praktik “jalur tikus” dalam perpindahan kepala sekolah dari SMKN 2 Lumajang ke SMKN 12 Surabaya.
Isu ini mencuat setelah beredar informasi bahwa proses mutasi tersebut tidak melalui mekanisme administratif yang semestinya. Salah satu poin krusial adalah tidak adanya rekomendasi resmi dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, yang seharusnya menjadi pintu awal dalam prosedur perpindahan jabatan kepala sekolah.
Perhatian publik terhadap kasus ini semakin meningkat setelah sebelumnya terjadi insiden intimidasi terhadap Ketua Komite di SMKN 12 Surabaya. Pasca kejadian tersebut, tim Litbang MAKI Jawa Timur menerima sejumlah laporan dari masyarakat, khususnya dari Lumajang, yang mengindikasikan adanya kejanggalan dalam proses mutasi tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran awal, diketahui bahwa kepala sekolah yang kini menjabat di SMKN 12 Surabaya sebelumnya memimpin SMKN 2 Lumajang. Namun, klarifikasi dari pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember menyebutkan tidak pernah mengeluarkan rekomendasi resmi atas perpindahan tersebut—sebuah fakta yang memunculkan tanda tanya besar.
Temuan ini mengarah pada dugaan adanya peran oknum yang diduga menjadi aktor di balik proses tersebut. Bahkan, berkembang indikasi adanya praktik “uang pelicin” yang digunakan untuk meloloskan mutasi jabatan.
“Kalau memang benar tidak ada rekomendasi dari kacabdin, maka ini harus dibuka secara terang. Jangan sampai ada proses yang menyimpang dari aturan,” tegas Heru .
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini telah menerima berbagai pengaduan terkait dugaan jual beli jabatan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Namun, keterbatasan bukti konkret sering menjadi kendala dalam proses pembuktian.
Meski demikian, Heru menilai kasus ini memiliki peluang besar untuk diusut lebih dalam, terutama dengan menelusuri dokumen resmi rekomendasi dari setiap cabang dinas pendidikan. Transparansi data dinilai menjadi kunci utama untuk mengungkap dugaan praktik koruptif tersebut.
Sebagai langkah lanjutan, MAKI Jawa Timur mendesak Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai, bersama jajaran terkait termasuk bidang GTK dan cabang dinas wilayah Surabaya–Sidoarjo, untuk segera melakukan investigasi menyeluruh.
“Pendidikan harus bersih dari praktik korupsi. Jika ada jual beli jabatan, itu harus diusut tanpa kompromi,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian nyata bagi integritas tata kelola pendidikan di Jawa Timur. Jika tidak ditangani secara transparan dan tegas, dampaknya tidak hanya merusak kredibilitas institusi, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan (Red).