LP3-NKRI Desak Pemkab Kediri Buka Terang Aturan Perangkat Desa: Jangan Biarkan Kepala Desa Terjebak di Ruang Abu-Abu
KEDIRI, JAWA TIMUR — TOP BERITA NUSANTARA Polemik mengenai pengisian kekosongan jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri mendapat sorotan serius dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (LP3-NKRI).
Di tengah antusiasme masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi di tingkat desa, ketidakjelasan mengenai regulasi pengisian perangkat desa dinilai berpotensi menimbulkan perbedaan tafsir sekaligus membuka ruang polemik di tengah masyarakat.
LP3-NKRI menyatakan mendukung langkah pemerintah desa yang berupaya mengisi kekosongan perangkat melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum. Menurut lembaga tersebut, keberadaan perangkat desa memiliki posisi penting dalam memastikan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.
Namun, dukungan tersebut harus diikuti satu hal yang sangat mendasar: kepastian hukum.
Pasalnya, di sejumlah desa, kepala desa disebut masih berpegang pada prinsip bahwa aturan sebelumnya dapat digunakan sebagai dasar sepanjang belum terdapat aturan baru yang secara tegas menggantikannya, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Situasi itu kemudian memunculkan pertanyaan yang membutuhkan jawaban resmi. Ketika aturan baru belum jelas, apakah proses pengisian kekosongan perangkat desa harus dihentikan atau pemerintahan desa tetap dapat berjalan berdasarkan ketentuan yang masih berlaku?
Jangan Biarkan Desa Terjebak Multitafsir
LP3-NKRI menilai persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Pemerintah daerah dinilai perlu memberikan penjelasan yang terang, resmi, dan terbuka agar pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak yang memiliki kewenangan tidak berjalan dengan tafsir masing-masing.
“Jangan sampai semangat masyarakat untuk mengikuti proses demokrasi justru tersendat karena ketidakjelasan aturan. Pemerintahan desa harus tetap berjalan, tetapi seluruh prosesnya juga harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas LP3-NKRI.
Menurut LP3-NKRI, kepastian aturan bukan hanya menyangkut prosedur pengisian jabatan. Lebih jauh, kepastian tersebut diperlukan agar setiap keputusan kepala desa memiliki pijakan hukum yang jelas dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Kepala Desa Jangan Dipaksa Memilih dalam Posisi Dilematis
LP3-NKRI menilai pemerintah desa berada pada posisi yang tidak mudah ketika terjadi kekosongan perangkat.
Jika kekosongan dibiarkan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat terganggu. Sebaliknya, apabila pemerintah desa mengambil langkah pengisian tanpa adanya kejelasan regulasi, potensi perbedaan penafsiran dapat kembali muncul.
Karena itu, keberanian pemerintah desa untuk memastikan pemerintahan tetap berjalan harus mendapatkan dukungan berupa kepastian hukum dari pemerintah daerah.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan saling menyalahkan, tetapi kepastian. Kalau aturan lama masih berlaku, jelaskan dasar hukumnya. Kalau sudah tidak berlaku, tunjukkan aturan yang menggantikannya. Jangan biarkan desa berjalan dalam ruang abu-abu,” lanjutnya.
APBDes Harus Transparan dan Akuntabel
Selain persoalan pengisian perangkat, LP3-NKRI juga mendorong agar mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tetap dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Termasuk ketika terdapat kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkaitan dengan kekosongan jabatan perangkat, setiap kebijakan dan penganggaran harus memiliki dasar yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan.
LP3-NKRI menilai pengisian kekosongan perangkat desa bukan sekadar persoalan administratif. Langkah tersebut berkaitan langsung dengan keberlangsungan roda pemerintahan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, seluruh proses harus dilaksanakan secara terbuka, demokratis, profesional, serta berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemkab Kediri Diminta Segera Beri Jawaban
LP3-NKRI meminta Pemerintah Kabupaten Kediri segera memberikan penjelasan resmi mengenai dasar hukum dan mekanisme pengisian perangkat desa.
Kejelasan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya tarik-menarik kepentingan, perbedaan tafsir, maupun ketidakpastian yang justru dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Menurut LP3-NKRI, pemerintah daerah memiliki posisi strategis untuk menjembatani persoalan tersebut dengan menghadirkan pedoman yang dapat dipahami secara seragam oleh pemerintah desa dan masyarakat.
Dengan adanya penjelasan yang terbuka, setiap pihak dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan, bagaimana prosedurnya, serta batas kewenangan masing-masing.
Pengawasan LP3-NKRI Tidak Berhenti
LP3-NKRI menegaskan akan terus melakukan pemantauan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kediri, termasuk proses pengisian perangkat desa.
Pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan transparan, demokratis, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum.
LP3-NKRI juga menekankan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pemerintahan desa yang efektif serta pelayanan publik yang tidak terganggu akibat kekosongan jabatan.
Pada saat yang sama, pemerintah desa membutuhkan kepastian agar setiap langkah yang diambil memiliki landasan hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kini, yang dibutuhkan bukan perdebatan tanpa ujung, melainkan jawaban yang jelas dari pemerintah daerah.
Sebab ketika aturan belum terang, desa berpotensi berjalan dalam ketidakpastian. Dan ketika kepastian hukum hadir, pemerintah desa dapat bekerja dengan lebih tenang, masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih optimal, sementara proses demokrasi di tingkat desa dapat berjalan sebagaimana mestinya.
LP3-NKRI menegaskan: demokrasi desa tidak boleh tersandera oleh aturan yang multitafsir. Kepastian hukum harus hadir, pemerintahan harus tetap berjalan, dan seluruh proses wajib dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (Red).