DARI PANGGUNG SYIAR MENJADI PANGGUNG AMARAH: Skandal Kupon Jalan Sehat 1 Muharram 1448 H Guncang Pemprov Jatim, MAKI Tuntut Pencopotan Kabiro Kesra dan Bongkar Dugaan Permainan Internal

SURABAYA – TOP BERITA NUSANTARA Apa yang semestinya menjadi perayaan penuh kebahagiaan dalam menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah justru berubah menjadi salah satu insiden paling memalukan dalam pelaksanaan kegiatan publik Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ribuan peserta Jalan Sehat yang memadati kawasan Masjid Al Akbar Surabaya pada Selasa (16/6/2026) meluapkan kekecewaan mereka setelah terjadi kisruh distribusi kupon undian yang berujung chaos di area panggung utama.

Peristiwa tersebut sontak menjadi perhatian masyarakat luas karena dianggap sebagai kegagalan serius dalam tata kelola kegiatan yang dilaksanakan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemprov Jawa Timur. Tidak sedikit pihak yang menilai insiden itu telah merusak semangat kebersamaan dan nilai-nilai syiar Islam yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan acara.

Sejak dini hari, ribuan masyarakat dari berbagai daerah terlihat memadati lokasi kegiatan. Antusiasme peserta begitu tinggi karena selain mengikuti jalan sehat bersama, panitia sebelumnya telah mengumumkan berbagai hadiah spektakuler yang akan diundi melalui kupon peserta.

Hadiah yang dijanjikan bukanlah hadiah biasa. Tersedia paket umrah gratis, sepeda motor, sepeda motor listrik, sepeda gunung, serta puluhan hadiah menarik lainnya. Janji hadiah tersebut bahkan menjadi daya tarik utama yang mengundang masyarakat datang berbondong-bondong ke lokasi acara.

Dalam selebaran resmi yang diedarkan panitia, disebutkan bahwa kupon undian akan dibagikan di tengah perjalanan rute jalan sehat. Informasi itu diyakini peserta sebagai bagian dari mekanisme resmi yang telah disiapkan penyelenggara.

Namun kenyataan di lapangan berbicara berbeda.

Saat ribuan peserta menunggu pembagian kupon sebagaimana dijanjikan, banyak di antara mereka justru tidak mendapatkan kupon sama sekali. Situasi semakin memanas ketika peserta menyadari bahwa jumlah kupon yang dibagikan diduga jauh lebih sedikit dibanding jumlah peserta yang hadir.

Kekecewaan yang semula hanya berupa keluhan perlahan berubah menjadi kemarahan massal. Ribuan peserta mempertanyakan transparansi panitia dan meminta penjelasan mengenai keberadaan kupon yang seharusnya menjadi hak seluruh peserta.

Beberapa peserta mengaku telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan sesuai ketentuan, namun tetap tidak memperoleh kupon undian. Kondisi tersebut menimbulkan kesan adanya ketidaksiapan panitia dalam mengelola kegiatan berskala besar yang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah.

Bahkan berkembang dugaan bahwa kupon yang dibagikan hanya sebagian kecil dari jumlah yang seharusnya tersedia. Dugaan tersebut semakin menguat ketika sejumlah peserta menilai distribusi kupon berlangsung tidak merata dan tidak terkendali.

Puncak kemarahan terjadi ketika massa bergerak menuju panggung utama untuk meminta kejelasan. Situasi yang awalnya merupakan kegiatan olahraga dan silaturahmi berubah menjadi kerumunan protes besar-besaran.

Dalam suasana yang memanas, sejumlah peserta melampiaskan kekecewaannya dengan mengambil dan melempar kupon yang telah berada di dalam kotak pengumpulan undian. Kericuhan itu menjadi simbol runtuhnya kepercayaan peserta terhadap penyelenggara acara.

Di tengah kekisruhan tersebut, muncul berbagai pertanyaan yang hingga kini belum memperoleh jawaban resmi.

Ke mana sebenarnya kupon-kupon yang tidak sampai kepada peserta?

Apakah jumlah kupon yang dicetak memang tidak sesuai kebutuhan?

Ataukah terdapat pihak tertentu yang diduga sengaja menguasai sebagian kupon untuk kepentingan tertentu?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut kini berkembang menjadi tuntutan publik agar dilakukan audit dan investigasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan.

Sorotan paling keras datang dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur.

Ketua MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak dapat dipandang sebagai kesalahan teknis biasa. Menurutnya, kegagalan distribusi kupon dalam acara yang telah direncanakan jauh hari menunjukkan adanya persoalan serius yang harus diusut secara transparan.

Heru mendesak Inspektorat Provinsi Jawa Timur segera turun tangan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh proses perencanaan, pengadaan, distribusi kupon hingga pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui fakta yang sebenarnya karena kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur.

“Ini bukan sekadar persoalan kupon. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Harus ada audit dan evaluasi menyeluruh agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tegas Heru.

Lebih lanjut, MAKI Jatim secara terbuka meminta Gubernur Jawa Timur mengambil langkah tegas dengan mencopot Kepala Biro Kesra Pemprov Jawa Timur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan administratif atas kekacauan yang terjadi.

Heru bahkan menyebut pencopotan Kabiro Kesra sebagai konsekuensi yang tidak bisa dihindari apabila terbukti terjadi kelalaian serius dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut.

Selain mendesak evaluasi jabatan, MAKI Jatim juga berencana meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pelaksanaan Jalan Sehat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyisakan ruang bagi praktik-praktik yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

Tak hanya itu, MAKI juga meminta agar seluruh oknum yang diduga terlibat dalam permainan distribusi kupon, apabila memang terbukti ada, dibuka secara transparan kepada publik.

“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan kegiatan rakyat untuk kepentingan pribadi. Jika ada oknum yang bermain, siapa pun orangnya harus diungkap secara terbuka. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran,” ujar Heru.

Hingga saat ini, belum terdapat penjelasan resmi dari pihak Biro Kesra Pemprov Jawa Timur terkait dugaan ketidakteraturan distribusi kupon maupun tuntutan evaluasi yang dilayangkan MAKI Jatim.

Sementara itu, publik terus menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengungkap fakta di balik kisruh Jalan Sehat 1 Muharram 1448 Hijriah yang telah berubah dari panggung syiar menjadi panggung amarah ribuan peserta.

Transparansi, akuntabilitas, dan keberanian mengungkap fakta kini menjadi taruhan besar bagi kredibilitas penyelenggara dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Red).