“Dugaan ‘Laporan Tanpa Bobot’: MAKI Jatim Seret Pansus BUMD DPRD ke Pusaran Transparansi Anggaran”
Surabaya –Top Berita Nusantara Jum’at (1/5) Tekanan publik terhadap kinerja Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jawa Timur kian menguat setelah gelombang kritik dari MAKI Jawa Timur mencuat ke permukaan. Rekomendasi final yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dinilai jauh dari ekspektasi masyarakat, baik dari sisi kualitas maupun relevansi dengan anggaran yang telah digelontorkan.
Dalam pernyataan terbarunya, Koordinator MAKI Jatim, Heru, menegaskan bahwa substansi rekomendasi yang dihasilkan Pansus terkesan normatif dan minim terobosan. Ia bahkan menyebut bahwa keseluruhan poin rekomendasi tersebut secara teknis dapat dirumuskan hanya dalam waktu singkat tanpa perlu melalui rangkaian kegiatan panjang seperti studi banding dan rapat maraton selama berbulan-bulan.
“Kalau hanya menghasilkan poin-poin umum seperti pendataan aset, evaluasi kinerja, hingga pembentukan holding, itu bisa selesai dalam dua hari. Ini yang menjadi pertanyaan besar publik,” ujarnya.
Beberapa poin yang menjadi sorotan meliputi rencana optimalisasi aset BUMD untuk peningkatan PAD, perbaikan sistem rekrutmen direksi dan komisaris, hingga pembentukan biro khusus yang menangani BUMD. Namun, menurut MAKI Jatim, rekomendasi tersebut tidak menunjukkan kedalaman analisis maupun inovasi kebijakan yang signifikan.
Kontroversi semakin mengemuka ketika muncul indikasi bahwa salah satu rekomendasi justru mendorong entitas DABN untuk dijadikan BUMD. Padahal, saat ini entitas tersebut tengah dalam penanganan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dugaan kasus korupsi. Hal ini dinilai kontradiktif dan berpotensi menimbulkan risiko baru dalam tata kelola perusahaan daerah.
Tak hanya substansi, aspek penggunaan anggaran menjadi fokus utama kritik. MAKI Jatim menduga adanya ketidaksesuaian antara besarnya anggaran yang digunakan dengan kualitas output yang dihasilkan. Sejumlah kegiatan seperti studi banding ke berbagai provinsi dan pelaksanaan rapat di hotel berbintang dipertanyakan urgensinya.
Heru mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi data pergerakan Pansus selama menjalankan tugasnya. “Kami melihat ada pola kegiatan yang tidak mencerminkan efisiensi. Jika benar anggaran digunakan tanpa hasil maksimal, maka ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Ia juga menyoroti bahwa sebagian isi rekomendasi diduga hanya merangkum informasi yang sudah beredar di media dan platform digital, tanpa proses kajian mendalam. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya kelemahan serius dalam proses kerja Pansus.
MAKI Jatim menilai situasi ini membuka ruang indikasi ketidaktepatan dalam pengelolaan anggaran daerah, khususnya yang bersumber dari APBD dan dikelola melalui Sekretariat Dewan. Oleh karena itu, transparansi laporan keuangan menjadi tuntutan utama yang tidak bisa ditawar.
Sebagai bentuk tekanan publik, MAKI Jatim secara terbuka menantang Pansus BUMD DPRD Jatim untuk melakukan forum klarifikasi terbuka. Selain itu, aksi demonstrasi besar juga tengah dipersiapkan sebagai langkah lanjutan jika tuntutan tidak direspons.
“Ini bukan sekadar kritik, tapi bentuk kontrol publik. Kami ingin memastikan anggaran rakyat digunakan secara bertanggung jawab,” ujar Heru.
Perkembangan ini menjadi sorotan luas dan menandai meningkatnya peran masyarakat sipil dalam mengawasi kinerja lembaga legislatif. Kasus ini sekaligus menjadi ujian penting bagi komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola BUMD di Jawa Timur (Red).