“Maki Jatim Pasang Badan: Bongkar Disinformasi di Balik Polemik Puspa Agro”
Sidoarjo – Top Berita Nusantara Selasa (28/4) Arah masa depan kawasan Puspa Agro kini berada di titik paling krusial setelah muncul pernyataan kontroversial dari Ketua Pansus BUMD DPRD Jawa Timur, Agung, yang menyebut adanya kemungkinan rekomendasi penutupan kawasan tersebut. Pernyataan itu sontak memicu polemik tajam dan gelombang kritik dari berbagai elemen masyarakat, termasuk MAKI Jatim.
Ketua Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru, secara tegas menilai bahwa wacana penutupan tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga berpotensi menyesatkan opini publik. Ia mengingatkan bahwa sejak 2024, pemerintah provinsi telah merancang transformasi besar kawasan tersebut menjadi kawasan berikat strategis di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur saat itu, Adhy Karyono.
“Puspa Agro bukan proyek dadakan. Ini adalah bagian dari roadmap besar pembangunan ekonomi Jawa Timur. Jadi kalau sekarang muncul wacana penutupan, itu terasa seperti keluar dari konteks,” tegas Heru.
Transformasi ini merupakan bagian integral dari visi “Gerbang Baru Nusantara”, sebuah konsep penguatan posisi Jawa Timur sebagai pusat logistik dan perdagangan internasional. Dalam skema tersebut, Puspa Agro diproyeksikan menjadi simpul utama distribusi berbasis kawasan berikat, dengan pengalihan sekitar 25–30 persen arus kontainer dari Pelindo untuk mempercepat arus ekspor-impor.
Langkah konkret pun telah berjalan. Badan Karantina Indonesia diketahui telah menandatangani kerja sama operasional dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bahkan, ketertarikan investor global mulai terlihat, termasuk dari World Bank dan jaringan perbankan internasional lainnya.
Dari sisi BUMD, PT Jatim Grha Utama (JGU) disebut tengah mengupayakan masuknya investor dari Malaysia guna mempercepat realisasi proyek kawasan berikat tersebut. Soft opening kawasan ini dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei 2026, menjadi penanda awal implementasi proyek strategis tersebut.
Dalam perkembangan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak bersama jajaran Sekretariat Daerah aktif memimpin berbagai rapat koordinasi lintas sektor untuk memastikan kesiapan kawasan. Hal ini semakin menegaskan bahwa proyek tersebut merupakan prioritas pemerintah daerah.
Namun, di tengah progres tersebut, pernyataan Pansus justru dinilai kontradiktif. MAKI Jatim menilai fungsi pengawasan legislatif seharusnya berjalan selaras dengan arah kebijakan strategis, bukan justru menghadirkan narasi yang berpotensi mengganggu stabilitas investasi.
“Kami melihat ini bukan sekadar perbedaan pandangan, tapi sudah masuk pada potensi disinformasi publik. Ini berbahaya bagi iklim investasi,” ujar Heru.
MAKI Jatim juga menyoroti kinerja Pansus BUMD yang dinilai belum menunjukkan hasil konkret terhadap berbagai laporan masyarakat. Bahkan, mereka membuka kemungkinan untuk melakukan audit sosial terhadap penggunaan anggaran Pansus jika ditemukan ketidaksesuaian antara output kerja dan biaya yang telah dikeluarkan.
Sebagai bentuk tekanan publik, MAKI Jatim bersama mahasiswa dan elemen masyarakat sipil tengah mempersiapkan aksi demonstrasi besar di kantor DPRD Jawa Timur. Aksi ini akan mengusung konsep “Pengadilan Rakyat bagi Wakil Rakyat”, sebagai simbol perlawanan terhadap dugaan penyimpangan fungsi representasi politik.
Tak berhenti di situ, isu lain yang turut mencuat adalah dugaan permintaan tunjangan hari raya (THR) oleh oknum Pansus kepada sejumlah BUMD. Meski masih dalam tahap penelusuran, MAKI Jatim memastikan bahwa tim investigasi mereka sedang mengumpulkan data untuk menguji validitas informasi tersebut.
Di tengah tarik-menarik kepentingan ini, Puspa Agro kini bukan lagi sekadar kawasan perdagangan, melainkan simbol pertarungan antara visi pembangunan jangka panjang dan dinamika politik jangka pendek. Dengan waktu menuju soft opening yang semakin dekat, publik Jawa Timur dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apakah proyek ini akan menjadi tonggak kebangkitan ekonomi regional, atau justru tersandera oleh konflik kepentingan yang tak kunjung usai (Red).