Kakanwil Gerakkan Pembenahan Aset Negara, Ditjenpas Jatim–DJKN Perkuat Sinergi agar BMN Makin Tepat Guna
SURABAYA –TOP BERITA NUSANTARA Tata kelola aset negara menjadi salah satu perhatian penting Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Timur dalam memperkuat kinerja organisasi. Barang Milik Negara (BMN) yang berada di lingkungan pemasyarakatan didorong tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga mampu dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Komitmen tersebut diperkuat Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, saat melakukan audiensi ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Timur, Selasa (1/9/2026).
Audiensi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi sekaligus membangun sinergi antara kedua instansi dalam mewujudkan pengelolaan BMN yang semakin profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kusnali dalam agenda tersebut didampingi Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Ulin Nuha, serta Kepala Bidang Pembimbing Kemasyarakatan, M. Fadli.
Pertemuan membahas berbagai aspek pengelolaan BMN, dengan fokus pada penguatan koordinasi antarlembaga, tertib administrasi, optimalisasi pemanfaatan aset negara, serta penyelesaian berbagai aspek pengelolaan BMN sesuai regulasi.
Kusnali menegaskan bahwa BMN merupakan aset negara yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Setiap aset yang berada dalam penguasaan pemerintah harus dipastikan memiliki pengelolaan yang jelas dan dapat memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas.
Menurutnya, prinsip tertib, optimal, transparan, dan akuntabel harus menjadi dasar dalam pengelolaan BMN. Dengan prinsip tersebut, aset negara diharapkan tidak sekadar tercatat dalam administrasi, tetapi benar-benar berfungsi sebagai bagian dari pendukung operasional organisasi.
Pengelolaan BMN yang baik juga memiliki hubungan erat dengan kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Aset dan sarana pendukung yang terkelola secara tepat akan membantu satuan kerja menjalankan fungsi organisasi secara lebih efektif.
Karena itu, penguatan sinergi dengan DJKN Jawa Timur menjadi bagian penting dari upaya Kanwil Ditjenpas Jatim memperbaiki dan mengoptimalkan tata kelola aset negara.
Koordinasi tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap berbagai kebutuhan pengelolaan BMN, termasuk dalam penyelesaian aspek-aspek yang memerlukan sinergi antara pengelola aset dengan satuan kerja pemasyarakatan.
Kanwil Ditjenpas Jawa Timur juga berkomitmen untuk terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan DJKN Jawa Timur. Sinergi yang berkelanjutan dinilai penting untuk memastikan pengelolaan aset berjalan efektif serta tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.
Optimalisasi BMN pada akhirnya diarahkan untuk memberikan manfaat nyata bagi pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan. Aset negara harus mampu menunjang kebutuhan organisasi, bukan sekadar menjadi bagian dari inventaris yang tercatat.
Melalui tata kelola yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel, Kanwil Ditjenpas Jatim berharap pengelolaan BMN dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan.
Audiensi tersebut sekaligus menjadi bagian dari langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional. Pengelolaan aset negara yang baik menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam memastikan setiap sumber daya negara digunakan secara tepat dan memberikan manfaat maksimal.
Dengan sinergi yang semakin kuat bersama DJKN Jawa Timur, Kanwil Ditjenpas Jatim optimistis pengelolaan BMN dapat terus ditingkatkan. Koordinasi yang konsisten diharapkan mampu mendorong tata kelola aset negara yang semakin efektif sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan pemasyarakatan di Jawa Timur.
Langkah Kusnali tersebut menegaskan bahwa penguatan kinerja pemasyarakatan juga membutuhkan fondasi tata kelola aset yang kuat. Ketika BMN dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan optimal, maka aset negara dapat benar-benar menjadi kekuatan pendukung bagi organisasi dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Har).