Aset Negara Diuji di Lapangan, Kakanwil Ditjenpas Tegaskan BMN Jatim Harus Berbuah Layanan Berkualitas

SIDOARJO — TOP BERITA NUSANTARA Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur kembali mendapat perhatian serius. Peninjauan langsung dilakukan untuk memastikan setiap aset negara tidak hanya tercatat secara administratif, tetapi juga berada dalam kondisi layak, terawat, dan dimanfaatkan secara optimal guna menopang pelaksanaan tugas serta kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menerima kunjungan Kepala Biro Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Hidayat, dalam rangka peninjauan kelayakan fasilitas dan pengelolaan BMN di Rutan Kelas I Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi fasilitas dan aset negara yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan. Pemeriksaan dilakukan sebagai bagian dari penguatan tata kelola aset agar pengelolaannya semakin tertib, transparan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangkaian peninjauan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, M. Ulin Nuha, serta Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo, turut mendampingi proses pemeriksaan di lapangan.

Peninjauan dilakukan dengan melihat kondisi fisik sejumlah aset sekaligus mengevaluasi pencatatan dan administrasi BMN. Langkah tersebut menjadi penting untuk memastikan adanya kesesuaian antara data administrasi dengan kondisi aset yang sebenarnya.

Ketepatan data menjadi salah satu fondasi dalam pengelolaan kekayaan negara. Dengan administrasi yang akurat, proses pemantauan, pemeliharaan, pengawasan, serta pemanfaatan aset dapat dilakukan secara lebih terukur dan bertanggung jawab.

Selain pemeriksaan administrasi, kondisi fisik aset juga menjadi perhatian. Setiap fasilitas harus dipastikan berada dalam kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sehingga keberadaan BMN benar-benar memberikan manfaat bagi organisasi.

Berbagai kondisi yang ditemukan dalam peninjauan lapangan selanjutnya menjadi bahan evaluasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan setiap aset negara terdata dengan baik, mendapatkan pemeliharaan yang sesuai, serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat dan warga binaan.

Kusnali menegaskan bahwa pengelolaan BMN memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas penyelenggaraan layanan pemasyarakatan. Menurutnya, tata kelola aset negara harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Tata kelola BMN harus terus diperkuat agar setiap aset negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan pemasyarakatan yang tertib, aman, dan humanis,” tegas Kusnali.

Penegasan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BMN tidak semata-mata berkaitan dengan pencatatan barang. Lebih jauh, pengelolaan aset merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjaga kekayaan negara sekaligus memastikan aset tersebut memberikan manfaat nyata.

Karena itu, setiap BMN harus dikelola secara menyeluruh, mulai dari pencatatan, keberadaan fisik, kondisi, pemeliharaan hingga pemanfaatannya. Seluruh proses tersebut harus berjalan secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kusnali juga mendorong jajaran agar tidak berhenti pada kegiatan peninjauan. Setiap hasil pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara konsisten agar evaluasi yang dilakukan mampu menghasilkan perbaikan konkret dalam pengelolaan aset negara.

Tindak lanjut tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat akuntabilitas organisasi. Dengan adanya tindak lanjut yang jelas, berbagai kondisi yang membutuhkan perhatian dapat segera ditangani dan aset yang masih dapat dioptimalkan bisa dimanfaatkan secara lebih efektif.

Pengelolaan BMN yang baik pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap operasional pemasyarakatan. Fasilitas yang layak dan terawat akan membantu petugas menjalankan tugas secara optimal sekaligus mendukung terciptanya pelayanan yang aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat serta warga binaan.

Peninjauan bersama Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga memperkuat sinergi dalam memastikan aset negara di lingkungan pemasyarakatan Jawa Timur dikelola secara profesional.

Kanwil Ditjenpas Jawa Timur terus mendorong agar BMN tidak dipandang sekadar sebagai daftar inventaris. Setiap aset merupakan amanah negara yang harus dijaga dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya untuk mendukung kepentingan pelayanan publik.

Dengan penguatan tata kelola secara berkelanjutan, pengelolaan BMN diharapkan semakin transparan, akurat, tertib, dan akuntabel. Pada saat yang sama, pemanfaatan aset secara optimal diharapkan mampu memperkuat kualitas pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Sebab, ukuran keberhasilan pengelolaan aset negara bukan hanya terletak pada kelengkapan data inventaris, tetapi pada sejauh mana aset tersebut benar-benar hadir dan memberikan manfaat bagi pelayanan. Dari BMN yang tertib lahir dukungan fasilitas yang lebih optimal, dan dari dukungan itulah kualitas layanan pemasyarakatan Jawa Timur terus diperkuat (Har).