Biro BMN Kemenimipas Bongkar Titik Lemah Pengelolaan Aset di Rutan Surabaya, Akuntabilitas Jadi Kunci Pelayanan Publik

SIDOARJO—TOP BERITA NUSANTARA Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) tidak sekadar berkaitan dengan pencatatan aset, tetapi menjadi salah satu fondasi penting dalam memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan aman, tertib, dan profesional. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui kunjungan Kepala Biro BMN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), Hidayat, ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya, Sabtu (29/8/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk meninjau secara langsung kondisi sarana dan prasarana sekaligus melakukan penyisiran terhadap sejumlah BMN yang berada di lingkungan Rutan Surabaya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola aset negara agar setiap barang yang dikuasai dan digunakan oleh satuan kerja tercatat secara tertib, memiliki kondisi yang terpantau, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Kedatangan Hidayat disambut langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, bersama Kepala Rutan Kelas I Surabaya, Tristiantoro Adi Wibowo. Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, perhatian tidak hanya diarahkan pada keberadaan fisik aset, tetapi juga pada kesesuaian antara kondisi aset di lapangan dengan sistem administrasi dan pencatatan BMN yang diterapkan.

Penyisiran menjadi penting karena pengelolaan aset negara membutuhkan keselarasan antara aspek fisik dan administrasi. Aset yang tersedia harus dapat diketahui keberadaannya, dipetakan kondisinya, serta dicatat secara akurat sehingga pemanfaatan, pemeliharaan, maupun pengawasannya dapat dilakukan secara tepat sasaran.

Dalam peninjauan tersebut, Hidayat menemukan sejumlah hal yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan. Berbagai catatan di lapangan kemudian disampaikan sebagai bahan evaluasi agar pengelolaan administrasi BMN di Rutan Surabaya maupun lingkungan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur dapat semakin transparan, akurat, tertib, dan memiliki tingkat akuntabilitas yang kuat.

Penguatan administrasi BMN juga dipandang memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas pelayanan pemasyarakatan. Sarana dan prasarana yang terdata dengan baik akan memudahkan proses pengawasan, pemeliharaan, serta pemanfaatannya sesuai kebutuhan organisasi.

Dengan pengelolaan aset yang tertib, fasilitas pelayanan bagi masyarakat dapat dipastikan berada dalam kondisi yang layak dan mendukung kenyamanan pengguna layanan. Begitu pula dengan fasilitas pengamanan dan berbagai sarana pembinaan yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan.

Bagi Rutan Kelas I Surabaya, pembenahan pengelolaan BMN bukan hanya persoalan administrasi internal. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih profesional sekaligus memberikan pelayanan yang semakin aman, nyaman, efektif, dan humanis.

Kehadiran jajaran Biro BMN Kemenimipas di lapangan juga memberikan ruang evaluasi secara langsung bagi jajaran Rutan Surabaya. Permasalahan yang ditemukan dapat segera dipetakan, sementara masukan yang diberikan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Timur Kusnali bersama Kepala Rutan Kelas I Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo turut mendampingi proses peninjauan tersebut. Sinergi ini memperlihatkan pentingnya keterlibatan seluruh jajaran dalam memastikan aset negara dikelola sesuai prinsip tertib administrasi dan dapat mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi pemasyarakatan.

Pengawasan terhadap BMN pada akhirnya bukan hanya tentang berapa banyak aset yang dimiliki negara, melainkan bagaimana aset tersebut memberikan manfaat maksimal bagi pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari fasilitas pelayanan, sarana pengamanan hingga berbagai kebutuhan pembinaan warga binaan, seluruhnya membutuhkan dukungan aset yang terkelola secara tepat. Karena itu, pencatatan yang akurat dan kondisi fisik yang terpantau menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan.

Melalui kegiatan tersebut, Rutan Kelas I Surabaya menunjukkan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan tata kelola BMN. Evaluasi dan pengawasan secara langsung diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas administrasi sekaligus memastikan setiap aset negara digunakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

Pengelolaan BMN yang transparan dan akuntabel pun menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika aset negara tercatat dengan benar, terawat, dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya, maka dampaknya dapat dirasakan secara nyata melalui peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan.

Dengan semangat pembenahan tersebut, Rutan Kelas I Surabaya terus memperkuat komitmen untuk menghadirkan pelayanan yang profesional dan humanis. Sebab, di balik setiap fasilitas yang tertata dan setiap aset yang dikelola secara akuntabel, terdapat tanggung jawab negara untuk memastikan masyarakat maupun warga binaan memperoleh pelayanan pemasyarakatan yang aman, layak, dan berkualitas (Har).