“Ketika Nyawa Jadi Taruhan: MAKI Jatim dan Laskar Jahanam Kunci Tekanan, IMASCO Didorong ke Ujung Audit dan Hukum”
Jember —Top Berita Nusantara Dinamika konflik antara warga Jember Selatan dan perusahaan IMASCO kini memasuki fase paling menentukan. Gelombang protes yang sebelumnya terpencar kini menjelma menjadi kekuatan kolektif yang terorganisir, ditandai dengan konsolidasi besar ratusan warga dalam forum bertajuk “Memahami Bersama, Mencari Solusi” di Jalan Sadengan, Puger, Minggu (26/04/2026).
Forum ini bukan sekadar ajang diskusi, melainkan simbol bersatunya keresahan masyarakat yang selama ini merasa terdampak langsung oleh aktivitas perusahaan. Warga dari berbagai elemen hadir, membawa satu suara yang sama: menuntut keadilan, keselamatan, dan tanggung jawab nyata.
Sorotan utama dalam forum tersebut tertuju pada rentetan kecelakaan lalu lintas yang diduga berkaitan erat dengan mobilitas kendaraan berat perusahaan. Dalam radius sekitar dua kilometer dari area operasional, warga mengaku insiden kecelakaan terus terjadi berulang kali. Bahkan, kejadian terbaru kembali menelan korban jiwa setelah seorang warga diduga terlindas truk kontainer.
Peristiwa ini menjadi titik balik kemarahan publik. Warga menilai perusahaan tidak hanya lalai, tetapi juga gagal memenuhi komitmen terhadap keselamatan lingkungan sekitar.
“Janji hanya tinggal janji. Fakta di lapangan, kecelakaan terus terjadi. Hari ini saja ada korban meninggal dunia. Kami hanya ingin keadilan dan keselamatan,” ujar salah satu perwakilan warga dengan nada tegas.
Kekecewaan semakin dalam ketika warga menyoroti nilai santunan sebesar Rp10 juta kepada korban jiwa. Bagi mereka, angka tersebut jauh dari kata layak dan mencederai nilai kemanusiaan.
“Nyawa manusia tidak bisa dihargai dengan angka seperti itu. Ini sangat tidak manusiawi,” tegas warga lainnya.
Di tengah tekanan yang kian menguat, kehadiran MAKI Jawa Timur menjadi faktor krusial dalam mendorong persoalan ini ke arah yang lebih serius. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, secara tegas menyatakan bahwa kasus ini mengandung indikasi kelalaian serius yang tidak bisa diabaikan.
“Ini bukan sekadar persoalan santunan. Ini menyangkut nyawa manusia. Ada tanggung jawab hukum dan moral yang harus ditegakkan. Kami akan mendorong audit menyeluruh terhadap operasional IMASCO,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan langkah hukum jika dalam proses audit ditemukan pelanggaran atau penyimpangan.
“Jika ada bukti, jalur hukum akan kami tempuh. Perusahaan tidak boleh lepas tangan dari dampak sosial yang ditimbulkan,” imbuhnya.
Sementara itu, Laskar Jahanam tampil sebagai kekuatan penggerak di lapangan. Ketua mereka, Dwi Agus Budianto, melalui orasi yang penuh semangat, menyerukan pentingnya persatuan sebagai fondasi utama perjuangan.
“Merdeka! Kita harus bersatu. Tidak ada lagi perbedaan kelompok. Kita semua menuntut keadilan!” serunya, disambut gemuruh massa.
Ia menegaskan bahwa perjuangan ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang selama ini dirasakan warga dan tidak lagi bisa ditoleransi.
Perkembangan lain yang memperkeruh situasi adalah munculnya isu terkait status lahan operasional IMASCO yang disebut merupakan milik PT PN1 Regional 4. Sejumlah kepala desa bahkan telah mengambil langkah formal dengan melaporkan hal tersebut ke Polda Jawa Timur, lengkap dengan tenggat waktu tiga hari untuk tindak lanjut.
Di sisi lain, klaim perusahaan mengenai dominasi tenaga kerja lokal—322 dari total 440 karyawan—justru memicu keraguan publik. Warga menilai pernyataan tersebut tidak didukung data yang transparan, bahkan membuka potensi dugaan penyimpangan.
Konsolidasi ini menjadi penegas bahwa gerakan warga Jember Selatan telah berubah menjadi kekuatan yang solid dan terarah. Dengan dukungan MAKI Jatim dan Laskar Jahanam, tekanan terhadap IMASCO kini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga berpotensi merambah ke ranah hukum yang lebih luas.
Situasi ini menempatkan IMASCO dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, ada tuntutan audit, transparansi, dan pertanggungjawaban. Di sisi lain, gelombang perlawanan warga terus membesar dan menunjukkan tanda-tanda tidak akan surut.
Publik kini menanti langkah nyata dari perusahaan: membuka diri dan menjawab tuntutan masyarakat, atau menghadapi konsekuensi dari tekanan kolektif yang kian menguat—baik di ruang publik maupun di hadapan hukum (Red).