Kusnali Kawal Langsung Evaluasi Nasional Kemenimipas, Penguatan Layanan Imigrasi dan Pemasyarakatan Jawa Timur Dipacu Menuju Tata Kelola Berkelas Dunia

SIDOARJO –TOP BERITA NUSANTARA Komitmen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) dalam membangun sistem pelayanan publik yang modern, profesional, dan berintegritas kembali ditegaskan melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi nasional di sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan Pemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur, Senin (27/7/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari strategi penguatan reformasi birokrasi sekaligus memastikan seluruh pelayanan publik berjalan sesuai standar, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas layanan pemerintah.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin oleh Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, bersama Tenaga Ahli Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Rahmad Wahyudi, dengan pendampingan langsung Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur, Kusnali.

Kehadiran jajaran pimpinan pusat di Jawa Timur menjadi bukti keseriusan Kemenimipas dalam melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi reformasi birokrasi, baik pada sektor keimigrasian maupun pemasyarakatan. Sinergi antara pemerintah pusat dan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, akuntabel, responsif, dan humanis.

Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan langsung di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Juanda. Di lokasi tersebut, rombongan mengamati secara detail mekanisme pelayanan keimigrasian, mulai dari proses pemeriksaan dokumen perjalanan, alur pelayanan kepada pengguna jasa, hingga kesiapan petugas dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan sesuai standar operasional prosedur.

Monitoring ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pelayanan berjalan efektif, efisien, transparan, dan memberikan kepastian hukum serta kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu, evaluasi lapangan juga menjadi bagian penting dalam mendorong terciptanya budaya pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan publik.

Usai melakukan peninjauan di Bandara Juanda, rombongan melanjutkan agenda kerja ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya. Di sana, Kusnali mendampingi Abdullah Rasyid dan Rahmad Wahyudi meninjau secara langsung proses pembimbingan kemasyarakatan yang diberikan kepada para klien pemasyarakatan.

Peninjauan tersebut bertujuan memastikan seluruh mekanisme pelayanan berjalan sesuai ketentuan, mengedepankan profesionalisme, objektivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak klien pemasyarakatan. Evaluasi juga dilakukan untuk mengukur efektivitas pembimbingan sebagai bagian dari proses reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, rombongan turut mengikuti jalannya Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) yang membahas usulan program integrasi bagi warga binaan. Sidang TPP merupakan tahapan penting dalam sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan secara objektif berdasarkan penilaian terhadap perilaku, perkembangan pembinaan, serta pemenuhan seluruh persyaratan administratif maupun substantif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai bagian dari pendekatan pelayanan yang berorientasi pada masyarakat, Abdullah Rasyid dan Rahmad Wahyudi juga berdialog secara langsung dengan sejumlah klien pemasyarakatan. Dialog tersebut menjadi ruang komunikasi untuk menyerap aspirasi, mendengarkan pengalaman penerima layanan, serta menghimpun berbagai masukan sebagai bahan evaluasi guna meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan secara berkelanjutan.

Agenda monitoring kemudian dilanjutkan ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya. Di lokasi ini, rombongan meninjau berbagai fasilitas utama, antara lain dapur, blok hunian, area pelayanan, serta bengkel kerja warga binaan yang menjadi pusat pelaksanaan program pembinaan kemandirian.

Peninjauan dilakukan untuk memastikan seluruh sarana dan prasarana berada dalam kondisi layak, aman, bersih, dan mendukung pelaksanaan pembinaan secara optimal. Program pembinaan keterampilan yang dijalankan diharapkan mampu membekali warga binaan dengan kemampuan produktif sebagai bekal untuk kembali berintegrasi, mandiri, dan berkontribusi positif di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Media Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Abdullah Rasyid, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari perubahan sistem administrasi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat nyata dari kualitas pelayanan yang diberikan.

“Pelayanan yang berkualitas harus terus ditingkatkan melalui kerja yang profesional, humanis, dan responsif. Layanan yang berkualitas harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Itulah ukuran keberhasilan kita dalam membangun kepercayaan publik terhadap Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” tegas Abdullah Rasyid.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa monitoring dari pimpinan pusat menjadi momentum penting untuk memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan di seluruh Unit Pelaksana Teknis.

Menurut Kusnali, arahan yang diberikan akan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur untuk terus memperkuat profesionalisme aparatur, meningkatkan integritas kelembagaan, menyempurnakan tata kelola pelayanan, serta memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan.

“Arahan dari pimpinan pusat menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memastikan seluruh program pembinaan berjalan secara optimal,” ujar Kusnali.

Melalui monitoring nasional ini, Kanwil Ditjenpas Jawa Timur kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung transformasi kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pembinaan warga binaan, serta pembangunan budaya kerja yang menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, inovasi, transparansi, dan nilai-nilai kemanusiaan.

Monitoring yang dilaksanakan secara menyeluruh tersebut diharapkan mampu menjadi pemacu peningkatan kinerja seluruh UPT Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jawa Timur, memperkokoh kepercayaan masyarakat terhadap Kemenimipas, serta mempercepat terwujudnya pelayanan publik yang modern, adaptif, inklusif, responsif, dan berstandar tinggi sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang berkelanjutan (Har).