Pilar Baru Reformasi Hukum Nasional: Ditjenpas Jatim dan Kejati Jatim Kunci Konsolidasi Besar Menuju Implementasi KUHP Baru yang Lebih Adaptif, Humanis, dan Berkeadilan
Surabaya,–Top Berita Nusantara Upaya memperkuat reformasi sistem hukum nasional kembali ditunjukkan melalui langkah strategis Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur bersama Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Melalui forum audiensi dan koordinasi yang digelar di Kantor Kejati Jawa Timur, Rabu (1/7/2026), kedua institusi menegaskan komitmen untuk memperkuat sinergi kelembagaan dalam rangka menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai tonggak penting pembaruan hukum pidana Indonesia.
Pertemuan ini menjadi ruang konsolidasi strategis antara dua unsur penting dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang bertujuan menyatukan visi, menyelaraskan langkah, serta membangun pola kerja yang lebih terintegrasi. Sinergi tersebut dipandang krusial agar implementasi KUHP baru dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat luas.
Audiensi dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, yang hadir bersama jajaran pejabat struktural, yakni Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan, Kepala Bidang Pembimbingan Kemasyarakatan, serta Pembina Keamanan Pemasyarakatan Ahli Madya. Rombongan diterima oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Dr. Abd. Qohar AF, S.H., M.H., didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus, Pelaksana Harian Asisten Tindak Pidana Umum, serta Asisten Pembinaan.
Dalam diskusi yang berlangsung konstruktif dan penuh semangat kolaboratif tersebut, kedua institusi membahas berbagai isu strategis terkait penguatan sistem peradilan pidana nasional. Fokus utama diarahkan pada kesiapan implementasi KUHP baru, khususnya penerapan pidana alternatif nonpemenjaraan yang menjadi salah satu pembaruan fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia modern.
Paradigma baru ini menekankan pendekatan pemidanaan yang lebih proporsional, berorientasi pada pembinaan, rehabilitasi sosial, serta keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang solid antarpenegak hukum agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, seragam, dan sesuai dengan arah reformasi hukum nasional.
Dalam konteks tersebut, Pemasyarakatan memiliki peran penting sebagai bagian integral dari Sistem Peradilan Pidana Indonesia, yang bersinergi langsung dengan Kejaksaan dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kesamaan pemahaman antarinstansi menjadi faktor kunci untuk memastikan seluruh tahapan penegakan hukum berjalan optimal dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, Kusnali, menegaskan bahwa implementasi KUHP baru merupakan tanggung jawab kolektif seluruh aparat penegak hukum.
> “Kami meyakini bahwa keberhasilan implementasi KUHP baru memerlukan sinergi yang kuat antarlembaga. Melalui koordinasi ini, kami ingin memastikan adanya kesamaan pemahaman dalam pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga sistem peradilan pidana dapat berjalan secara lebih efektif, humanis, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa transformasi hukum pidana nasional menuntut kesiapan menyeluruh, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyelarasan regulasi, penguatan mekanisme kerja lintas sektor, hingga optimalisasi koordinasi antarinstansi agar implementasi pidana alternatif dapat berjalan sesuai tujuan reformasi hukum.
Selain membahas aspek teknis implementasi KUHP baru, audiensi ini juga menjadi ruang penguatan tata kelola pemasyarakatan yang lebih adaptif terhadap dinamika perkembangan hukum nasional. Kedua institusi sepakat bahwa komunikasi yang intensif, koordinasi berkelanjutan, serta kemitraan yang harmonis merupakan fondasi utama dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan dipercaya publik.
Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat integrasi kerja antarlembaga, menyelesaikan berbagai persoalan teknis di lapangan secara lebih responsif, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Lebih jauh, sinergi Ditjenpas Jawa Timur dan Kejati Jawa Timur juga menjadi representasi komitmen bersama dalam membangun budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi di sektor penegakan hukum.
Sebagai penanda eratnya hubungan kelembagaan, kegiatan ditutup dengan pertukaran plakat antara kedua institusi, dilanjutkan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen berkelanjutan untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan penegakan hukum ke depan.
Melalui konsolidasi strategis ini, Ditjenpas Jawa Timur dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menegaskan bahwa keberhasilan reformasi sistem peradilan pidana tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui sinergi kuat seluruh aparat penegak hukum. Dengan semangat kebersamaan, kedua institusi optimistis bahwa implementasi KUHP baru akan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih modern, adaptif, berkeadilan, humanis, serta mampu memberikan kepastian hukum yang berkualitas bagi seluruh masyarakat (Har).