Di Balik Kasus FA, Muncul Sorotan Baru atas Dinamika Elite Kekuasaan: Heru MAKI Desak Transparansi Total, MAKI Jatim Nyatakan Dukungan Penuh kepada Koortas Tipidkor Polri

Surabaya, 13 Juli 2026 – Top Berita Nusantara Perkembangan perkara yang menjerat FA, mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI, terus menjadi perhatian publik. Penetapan status tersangka terhadap mantan pejabat tinggi penegak hukum tersebut tidak hanya memunculkan diskursus mengenai aspek pidana yang sedang diproses, tetapi juga melahirkan berbagai analisis dan opini mengenai dinamika hubungan di lingkungan elite kekuasaan.

Ketua MAKI Jawa Timur, Heru, menilai bahwa perkara FA memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar penanganan tindak pidana. Menurutnya, perkembangan yang terjadi memunculkan dugaan adanya perubahan konfigurasi kepentingan di lingkaran kekuasaan yang patut dicermati secara kritis. Ia menegaskan bahwa pandangan tersebut merupakan opini pribadinya atas dinamika yang berkembang dan bukan merupakan fakta hukum yang telah diputus oleh pengadilan.

Dalam keterangannya kepada MAKINews.com, Heru menyampaikan bahwa kasus FA menurut penilaiannya menjadi simbol adanya dugaan “pecah kongsi” di kalangan elite yang selama ini memiliki pengaruh terhadap berbagai kebijakan strategis negara.

«”Negeri ini tidak sedang baik-baik saja. Kasus FA menjadi simbol luar biasa yang menggambarkan dugaan perpecahan kongsi besar di lingkaran penguasa. Itu terlihat sangat jelas,” ujar Heru.»

Heru menjelaskan bahwa perhatian terhadap perkara tersebut, menurut informasi yang berkembang, telah muncul sejak Mei 2025 ketika aparat Kepolisian mulai menelusuri dugaan terkait sebuah kafe yang disebut-sebut berkaitan dengan penyimpanan aset tertentu. Penelusuran tersebut kemudian berujung pada penggeledahan lokasi pada Juli 2026 sebagai bagian dari proses penyidikan yang masih berlangsung.

Dalam pandangannya, besarnya perhatian publik juga tidak terlepas dari posisi FA yang sebelumnya menduduki jabatan strategis di Kejaksaan Agung. Ia menyebut berbagai informasi mengenai relasi FA dengan sejumlah tokoh nasional telah memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat. Namun demikian, Heru menegaskan bahwa hubungan personal maupun kedekatan dengan tokoh tertentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran hukum tanpa pembuktian melalui mekanisme peradilan.

Heru menekankan bahwa yang terpenting saat ini adalah menjaga agar seluruh proses penegakan hukum berlangsung secara independen, profesional, objektif, transparan, serta bebas dari intervensi pihak mana pun.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi, MAKI Jawa Timur menyatakan dukungan penuh kepada Koordinator Tindak Pidana Korupsi (Koortas Tipidkor) Mabes Polri agar tetap konsisten mengusut berbagai perkara dugaan korupsi berskala besar yang menjadi perhatian publik.

Menurut Heru, sejumlah perkara strategis, termasuk dugaan korupsi tata kelola batu bara, Asuransi Jasa Raharja, dan Asabri, perlu ditangani secara menyeluruh berdasarkan alat bukti yang sah dan sesuai ketentuan hukum. Ia berharap tidak ada intervensi maupun perlakuan berbeda dalam penanganan setiap perkara.

Selain substansi perkara, Heru juga menyoroti proses pelimpahan penanganan kasus FA dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Menurutnya, langkah tersebut memunculkan pertanyaan publik karena dilakukan ketika perkara disebut masih berada pada tahap penyidikan.

Ia berpendapat bahwa mekanisme tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh institusi terkait agar masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar hukum yang digunakan. Menurut Heru, keterbukaan informasi penting untuk menghindari munculnya spekulasi maupun persepsi negatif terhadap proses penegakan hukum. Pernyataan tersebut merupakan pendapat narasumber dan bukan merupakan kesimpulan hukum.

Heru juga mengemukakan pandangannya mengenai mekanisme pelimpahan perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurutnya, pelimpahan perkara kepada penuntut umum pada umumnya dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P-21. Oleh karena itu, ia berharap aparat penegak hukum memberikan penjelasan resmi mengenai tahapan yang sedang berlangsung agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, Heru menegaskan bahwa prinsip independensi aparat penegak hukum harus tetap dijaga. Ia menilai kepercayaan masyarakat hanya dapat dipertahankan apabila seluruh proses hukum dilakukan secara profesional, akuntabel, dan bebas dari kepentingan apa pun di luar koridor hukum.

«”Penegakan hukum harus berdiri di atas kepastian hukum, keadilan, dan independensi. Jangan sampai aparat penegak hukum dipersepsikan menjadi kendaraan kepentingan kekuasaan. Semua proses harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.»

Menutup keterangannya, Heru mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal proses hukum secara kritis dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Ia berharap setiap perkembangan perkara disampaikan secara terbuka sehingga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

«”Kita kawal bersama-sama proses hukum ini. Biarkan fakta hukum yang berbicara di pengadilan. Suara rakyat adalah suara Tuhan,” pungkas Heru.»

Hingga berita ini ditulis, proses hukum terhadap FA masih berjalan. Berbagai dugaan, analisis, maupun opini yang berkembang di ruang publik belum dapat dipandang sebagai fakta hukum yang berkekuatan hukum tetap. Penentuan mengenai ada atau tidaknya tindak pidana sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Har).