Pengawasan Diperkuat di Jawa Timur: Ditjenpas Dorong Sinergi Baru Usai Pengukuhan Kepala BPKP, Fokus pada Akuntabilitas dan Dampak Pembangunan

SURABAYA –TOP BERITA NUSANTARA Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kusnali, menghadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Senin (22/6). Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi pengawasan lintas sektor guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel, transparan, dan berintegritas.

Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, yang secara resmi menetapkan Hasoloan Manalu, S.E., M.M. sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur. Acara ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur serta pimpinan instansi vertikal, mencerminkan kuatnya komitmen kolektif dalam memperkuat sistem pengawasan pembangunan daerah.

Dalam sambutannya, Khofifah menegaskan bahwa pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian penting dari upaya memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan. Ia menekankan bahwa BPKP memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengawas keuangan negara, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam memastikan setiap program dan anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga menyoroti posisi Jawa Timur sebagai salah satu motor penggerak ekonomi nasional yang memiliki berbagai program prioritas berskala besar. Menurutnya, setiap program pembangunan harus dikawal secara ketat agar berjalan tepat sasaran, tepat waktu, serta sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

BPKP diharapkan mampu memperkuat fungsi mitigasi risiko, memberikan peringatan dini, serta menyampaikan rekomendasi perbaikan yang konstruktif. Pengawasan tersebut mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan ketahanan pangan, peningkatan investasi, hingga optimalisasi layanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Kehadiran Kakanwil Ditjenpas Jawa Timur dalam agenda tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap penguatan kolaborasi antarlembaga. Sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, dan lembaga pengawasan dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, efisien, serta berorientasi pada hasil yang terukur.

Melalui penguatan koordinasi tersebut, diharapkan setiap kebijakan publik di Jawa Timur dapat dilaksanakan secara lebih transparan dan akuntabel, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah.

Dengan dikukuhkannya Kepala Perwakilan BPKP Jawa Timur yang baru, diharapkan peran pengawasan semakin optimal dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, berintegritas, serta memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Har).