Dukung Pembinaan Kemandirian ,Pemasyarakatan dan Bea Cukai Jatim Dorong Industri Garmen bagi Warga Binaan

SIDOARJO –TOP BERITA NUSANTARA Komitmen untuk membangun sistem pemasyarakatan yang produktif dan berdaya saing kembali ditegaskan melalui langkah konkret kolaborasi lintas sektor. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, Kadiyono, menjalin sinergi strategis dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur, Rusman Hadi, dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin, 2 Maret 2026.

Pertemuan tersebut menjadi momentum penguatan kerja sama antarinstansi dalam mendukung program pembinaan kemandirian berbasis industri di lingkungan pemasyarakatan. Turut hadir dalam agenda itu Kepala Bea dan Cukai Sidoarjo, Kepala Lapas Kelas I Malang, serta Kepala Lapas Kelas I Madiun.

Kolaborasi ini secara khusus difokuskan pada pengembangan program industri garmen dengan menggandeng PT Formosa Indo Sukses sebagai mitra kerja. Keterlibatan sektor swasta dinilai menjadi kunci dalam memastikan proses pembinaan berjalan sesuai standar industri dan memiliki daya saing pasar.

Sebelumnya, program garmen telah lebih dulu berjalan di Lapas Kelas I Malang. Dalam implementasinya, warga binaan tidak hanya mendapatkan pelatihan teknis dasar, tetapi juga terlibat langsung dalam proses produksi yang mengikuti standar mutu industri. Skema ini memungkinkan warga binaan memahami alur kerja profesional, mulai dari pemotongan bahan, penjahitan, hingga tahap finishing dan quality control.

Kadiyono menegaskan bahwa pembinaan kemandirian merupakan fondasi utama dalam proses reintegrasi sosial. Menurutnya, pemasyarakatan modern tidak lagi semata berorientasi pada pembinaan disiplin, tetapi juga pada penguatan kompetensi yang aplikatif dan bernilai ekonomi.

“Di balik tembok pemasyarakatan, kompetensi ditempa dan harapan dibangun. Warga binaan harus dibekali keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri agar saat kembali ke masyarakat, mereka memiliki peluang kerja yang nyata,” ujarnya.

Sinergi dengan Bea dan Cukai Jawa Timur dinilai strategis, terutama dalam mendukung aspek pengawasan, kelancaran distribusi, serta memastikan proses produksi berjalan sesuai regulasi yang berlaku. Dukungan lintas sektor ini diharapkan memperluas jejaring pemasaran produk hasil karya warga binaan, sekaligus menjaga akuntabilitas tata kelola program.

Lebih jauh, kolaborasi ini mencerminkan komitmen menghadirkan sistem pemasyarakatan yang adaptif, kolaboratif, dan berdampak nyata. Dengan keterlibatan industri, dukungan pengawasan pemerintah, serta penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, program pembinaan kemandirian di Jawa Timur diarahkan menjadi model percontohan nasional.

Langkah ini sekaligus menegaskan bahwa pemasyarakatan bukan sekadar tempat menjalani masa pidana, melainkan ruang transformasi untuk membangun masa depan yang lebih produktif bagi warga binaan dan masyarakat luas.(Har)