Rutan Surabaya Komitmen Perbaiki Tata Kelola Keuangan Setelah Audit BPK RI 2025
Sidoarjo, Sabtu (28/2/2026) – Top Berita Nusantara Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Surabaya menegaskan komitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan setelah mengikuti Exit Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan yang menjadi bagian akhir rangkaian pemeriksaan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur, dihadiri Kepala Rutan Surabaya Tristiantoro Adi Wibowo beserta jajaran Kantor Wilayah, Inspektorat Jenderal, dan para Kepala Satuan Kerja Pemasyarakatan se-Jawa Timur.
Pada rapat tersebut, tim BPK RI menyampaikan hasil pemeriksaan yang mencakup tiga indikasi temuan utama terkait persediaan, pengelolaan aset tetap, serta belanja barang dan modal. Ketiga aspek ini dinilai perlu pembenahan administratif dan penguatan sistem pengendalian agar selaras dengan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
Sebelumnya, Rutan Surabaya telah menjalani uji petik pemeriksaan pada Senin (23/2/2026) sebagai bagian dari proses pendalaman dokumen, verifikasi data, dan pengujian kepatuhan terhadap mekanisme pengelolaan anggaran yang berlaku.
Menanggapi hasil ini, Tristiantoro Adi Wibowo menyatakan akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK RI secara sistematis dan berkelanjutan. “Kami akan fokus pada penguatan sistem pengendalian internal, optimalisasi fungsi supervisi, serta penerapan manajemen risiko yang lebih komprehensif,” ujarnya. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang keuangan juga menjadi prioritas, mencakup penguatan peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, dan staf pengelola keuangan agar lebih profesional dan patuh regulasi.
“Rekomendasi BPK RI adalah bahan evaluasi penting untuk terus berbenah. Kami pastikan pengelolaan keuangan negara di Rutan Surabaya berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai peraturan,” tegasnya.
Melalui exit meeting ini, diharapkan seluruh jajaran pemasyarakatan di Jawa Timur semakin memperkuat integritas dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, guna mewujudkan tata kelola keuangan yang bersih dan profesional secara berkesinambungan (Har).