Menuju Indonesia Emas 2045, GIAN Peringatkan Ancaman Narkotika Semakin Kompleks: Reformasi Regulasi dan Penutupan Jalur Peredaran Dinilai Tak Bisa Lagi Ditunda

BOGOR, 26 Juni 2026 – TOP BERITA NUSANTARA Momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2026 dimanfaatkan Gerakan Indonesia Anti Narkotika (GIAN) untuk menyampaikan pesan kuat kepada pemerintah bahwa perang melawan narkotika memasuki fase baru yang membutuhkan kebijakan lebih adaptif, terpadu, dan berorientasi jangka panjang. Dalam pandangan organisasi tersebut, perkembangan jaringan narkotika yang semakin kompleks menuntut langkah strategis yang tidak hanya berfokus pada penindakan, tetapi juga pada pembenahan sistem hukum dan penguatan pencegahan dari hulu hingga hilir.

Melalui surat terbuka yang disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait, GIAN mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan HANI 2026 sebagai momentum memperkuat komitmen nasional dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika dan minuman keras ilegal.

GIAN menilai bahwa tantangan pemberantasan narkotika saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Selain meningkatnya dinamika peredaran gelap lintas wilayah, kemunculan berbagai jenis narkotika sintetis dan psikotropika baru dinilai menghadirkan tantangan regulasi karena sebagian di antaranya belum secara spesifik diakomodasi dalam ketentuan hukum yang berlaku. Menurut organisasi tersebut, kondisi ini berpotensi dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan untuk mengembangkan pola peredaran baru yang lebih sulit ditangani.

Sebagai organisasi yang berkomitmen mendukung gerakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), GIAN berpandangan bahwa strategi nasional perlu bergeser menuju pendekatan yang lebih menyeluruh. Penguatan regulasi, peningkatan edukasi publik, pemberdayaan masyarakat, serta pengawasan yang konsisten terhadap rantai distribusi dinilai menjadi elemen penting dalam memperkuat sistem pencegahan nasional.

Tidak hanya menyoroti persoalan narkotika, GIAN juga memberikan perhatian terhadap peredaran minuman keras ilegal yang menurut organisasi tersebut masih menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan berbagai gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyalahgunaan alkohol disebut memiliki dampak terhadap meningkatnya potensi konflik sosial, kekerasan, serta tindak kriminal yang merugikan masyarakat luas.

Dalam menyusun rekomendasinya, GIAN mengacu pada berbagai publikasi resmi dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Berdasarkan kajian tersebut, kelompok usia muda dinilai masih menjadi kelompok yang memerlukan perhatian khusus karena memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi terhadap penyalahgunaan narkotika dibandingkan kelompok usia lainnya.

Organisasi tersebut berpandangan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak terhadap kesehatan individu, tetapi juga memengaruhi kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, ketahanan keluarga, stabilitas sosial, hingga kesiapan bangsa dalam memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai bagian dari seruan nasional HANI 2026, GIAN menyampaikan tiga usulan strategis kepada pemerintah. Pertama, mendorong percepatan revisi Undang-Undang Narkotika agar mampu mengikuti perkembangan berbagai jenis narkotika baru sehingga aparat penegak hukum memiliki landasan hukum yang lebih memadai dalam melakukan penegakan hukum.

Kedua, memperkuat pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika melalui kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, akademisi, dunia usaha, tokoh agama, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.

Ketiga, meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pintu masuk Indonesia melalui jalur darat, laut, dan udara, sekaligus memperkuat sistem pengendalian distribusi narkotika dan minuman keras ilegal. GIAN menilai langkah preventif tersebut merupakan bagian penting dalam mempersempit ruang gerak jaringan peredaran sebelum barang terlarang memasuki lingkungan masyarakat.

Menurut GIAN, ketiga rekomendasi tersebut selaras dengan nilai-nilai Pancasila, semangat Revolusi Mental, implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang P4GN, arah pembangunan nasional dalam Asta Cita Pemerintah, serta visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pembangunan manusia unggul sebagai pilar utama kemajuan bangsa.

Sebagai bentuk komitmen terhadap gerakan nasional P4GN, GIAN juga menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat kemitraan dengan pemerintah melalui berbagai kegiatan edukasi, kampanye pencegahan, pengawasan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam membangun kesadaran publik mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika.

Surat terbuka tersebut ditandatangani oleh Presidium Badan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat GIAN, Seraphine Destina Nurani, SE., MM. selaku Founder dan Secretary General serta R. Guntur Eko Widodo selaku Founder dan Chair Persons. Dokumen tersebut juga disampaikan kepada Ketua DPR RI, Ketua MPR RI, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen bangsa sebagai bentuk ajakan memperkuat gerakan nasional melawan penyalahgunaan narkotika.

Melalui peringatan HANI 2026, GIAN berharap lahir kebijakan yang semakin responsif terhadap perkembangan ancaman narkotika, sekaligus memperkuat koordinasi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Organisasi tersebut menilai bahwa keberhasilan membangun Indonesia yang sehat, aman, produktif, dan berdaya saing hanya dapat dicapai melalui sinergi yang berkelanjutan antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kualitas generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045 (Har).