Dari Jalur Pendakian Gunung Lawu, MAKI Jatim Tegaskan Sikap Kritis-Konstruktif: MBG Wajib Dilindungi, Penyimpangan Harus Ditindak Tanpa Ampun
Jawa Timur-Top Berita Nusantara Minggu (21/6/2026) Di tengah perjalanan pendakian menuju kawasan Gunung Lawu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menyampaikan pernyataan sikap resmi terkait sejumlah isu strategis nasional. Momen yang tidak biasa tersebut menjadi latar penyampaian pesan tegas tentang dukungan terhadap kebijakan pemerintah sekaligus penguatan fungsi pengawasan publik.
Dalam pernyataannya, MAKI Jatim mengawali dengan seruan kebangsaan “Merdeka, merdeka, merdeka!” sebagai simbol komitmen menjaga stabilitas negara di tengah dinamika politik dan sosial yang terus berkembang.
Tolak Penghapusan MBG, Tegaskan Fokus pada Pelaku Penyimpangan
Salah satu poin utama yang disoroti adalah penolakan terhadap wacana penghapusan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). MAKI Jatim menilai program tersebut merupakan kebijakan strategis yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas gizi anak bangsa, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah terpencil.
Menurut MAKI Jatim, setiap kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dihentikan hanya karena adanya persoalan teknis di lapangan.
“Program ini manfaatnya nyata bagi masyarakat. Jangan sampai karena ada persoalan di pelaksanaan, lalu programnya yang dihentikan,” demikian pernyataan sikap tersebut.
Lembaga ini menegaskan bahwa jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan program, maka yang harus ditindak adalah oknum pelaksananya, bukan menghentikan kebijakan yang telah memberi manfaat luas bagi masyarakat.
“Yang harus disikat itu oknumnya, bukan programnya. Program ini wajib tetap berjalan karena manfaatnya besar bagi rakyat,” tegas Heru Satriyo.
Dorongan Transparansi Lewat Sistem Distribusi Terbuka
Sebagai langkah penguatan pengawasan, MAKI Jatim mengusulkan penerapan sistem transparansi terbuka pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sistem tersebut berupa bagan alir atau flowchart yang dapat diakses publik untuk menjelaskan rantai distribusi bahan pangan secara menyeluruh.
Alur tersebut mencakup proses dari petani dan peternak, distributor, hingga ke dapur pelaksana program MBG.
Menurut MAKI Jatim, keterbukaan informasi ini penting untuk memastikan tidak ada ruang gelap dalam distribusi serta memperkuat kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
“Kalau alurnya jelas dan terbuka, masyarakat bisa ikut mengawasi langsung. Ini akan membuat program semakin dipercaya,” ujarnya.
Sikap terhadap BBM dan Stabilitas Ekonomi
MAKI Jatim juga menyoroti isu harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam pandangannya, publik perlu memahami secara tepat perbedaan antara BBM subsidi dan non-subsidi agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
Kenaikan harga, menurut MAKI Jatim, hanya terjadi pada jenis BBM non-subsidi seperti Pertamax dan Pertamax Turbo, sementara BBM subsidi seperti Pertalite tetap dijaga stabil untuk masyarakat luas.
“Jangan disamakan. Yang naik itu non-subsidi, sementara subsidi tetap untuk masyarakat banyak,” jelasnya.
Selain itu, MAKI Jatim menilai kebijakan penguatan nilai tukar rupiah serta sistem ekspor satu pintu sebagai langkah positif yang perlu terus didukung demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Koperasi Desa: Evaluasi Sistem, Bukan Penghapusan
Terkait program Koperasi Desa Merah Putih, MAKI Jatim menegaskan bahwa setiap kebijakan baru pasti memiliki tantangan dalam implementasi. Namun, solusi yang tepat bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki sistem pengawasannya.
“Kalau ada kekurangan, yang diperbaiki adalah sistemnya, bukan menghapus programnya. Tujuannya tetap untuk memperkuat ekonomi desa,” tegasnya.
Ajakan Dialog Publik Terbuka
MAKI Jatim juga mengajak mahasiswa, BEM, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha untuk terlibat dalam forum diskusi terbuka membahas berbagai kebijakan strategis nasional.
Forum tersebut akan membahas isu-isu mulai dari MBG, BBM, ekonomi desa, hingga stabilitas makro ekonomi.
“Kami ingin ruang dialog yang sehat, bukan sekadar pro dan kontra. Semua harus dibahas secara objektif dan terbuka,” ujarnya.
Penegasan Akhir: Dukung Pemerintah, Awasi Oknum
Menutup pernyataannya, MAKI Jatim menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung arah kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sembari menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap potensi penyimpangan di lapangan.
“Negara harus dijaga bersama. Pemerintah kita dukung, tetapi oknum yang menyimpang harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegas Heru Satriyo.
MAKI Jatim menegaskan bahwa sikap mereka bukan sekadar dukungan politik, melainkan komitmen untuk memastikan setiap kebijakan negara berjalan transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas (Red).