Kepala Lapas Kelas I Surabaya Pimpin Barisan Perubahan, Kusnali Kobarkan Akselerasi Transformasi Ditjenpas Jatim Menuju Pemasyarakatan Modern dan Berintegritas
Sidoarjo, — Top Berita Nusantara Angin perubahan berembus kencang di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Timur. Pergantian kepemimpinan dari Kadiyono kepada Kusnali sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur menjadi momentum strategis yang menandai dimulainya babak baru transformasi pemasyarakatan menuju tata kelola yang lebih profesional, transparan, humanis, dan berorientasi pada pelayanan publik yang unggul.
Prosesi pisah sambut yang berlangsung khidmat di Aula MD Arifin Lapas Kelas I Surabaya, Rabu (17/06/2026), tidak hanya menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga menjadi forum konsolidasi besar yang mempertemukan seluruh kekuatan pemasyarakatan Jawa Timur dalam satu semangat perubahan. Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), aparat penegak hukum, instansi vertikal, pemerintah daerah, serta berbagai mitra strategis yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Hadir dalam kesempatan tersebut perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala BNN Provinsi Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Hukum Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah HAM Jawa Timur, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, Kapolres Sidoarjo, serta para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Jawa Timur. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menjadi simbol kuatnya sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan sistem pemasyarakatan yang semakin maju dan terpercaya.
Dalam sambutan perpisahannya, Kadiyono menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh jajaran pemasyarakatan Jawa Timur atas dedikasi, loyalitas, dan pengabdian yang telah diberikan selama masa kepemimpinannya. Berbagai capaian yang berhasil diraih dalam bidang pembinaan warga binaan, pelayanan publik, pengamanan, serta reformasi birokrasi disebutnya sebagai buah kerja kolektif yang harus terus dijaga dan ditingkatkan demi kemajuan institusi.
Tongkat estafet kepemimpinan kemudian resmi berpindah kepada Kusnali yang langsung menunjukkan komitmennya untuk bergerak cepat melakukan konsolidasi organisasi. Sesaat setelah prosesi serah terima jabatan, Kusnali mengumpulkan seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan se-Jawa Timur untuk memberikan arahan strategis dan penguatan sebagai langkah awal menyatukan visi serta memperkokoh koordinasi antar-satuan kerja.
Dalam pengarahannya, Kusnali menegaskan bahwa seluruh jajaran pemasyarakatan harus bergerak dalam satu komando untuk mendukung implementasi 15 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Program tersebut menjadi peta jalan transformasi yang dirancang untuk mempercepat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat pembinaan warga binaan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta mewujudkan tata kelola organisasi yang modern, profesional, dan akuntabel.
Selain mendorong percepatan program strategis, Kusnali juga kembali mengingatkan pentingnya penerapan Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Tiga prinsip tersebut meliputi menjaga kekompakan dan solidaritas antarpetugas, memberikan hak-hak warga binaan secara utuh sesuai ketentuan yang berlaku tanpa penyimpangan, serta menjalankan tugas dan fungsi sebagai Aparatur Sipil Negara secara profesional, benar, dan penuh tanggung jawab.
Menurut Kusnali, keberhasilan transformasi pemasyarakatan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan dan program kerja, tetapi juga oleh integritas aparatur, kualitas sumber daya manusia, serta kemampuan organisasi dalam membangun budaya kerja yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan.
Di tengah semangat perubahan tersebut, Kepala Lapas Kelas I Surabaya, Sohibur Rachman, tampil sebagai salah satu figur yang menegaskan kesiapan penuh untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal arah baru pembangunan pemasyarakatan Jawa Timur. Sebagai pimpinan salah satu UPT terbesar sekaligus tuan rumah kegiatan, Sohibur menilai kepemimpinan Kusnali membawa energi baru yang akan memperkuat akselerasi reformasi di seluruh jajaran pemasyarakatan.
Ia menegaskan bahwa Lapas Kelas I Surabaya siap mendukung seluruh kebijakan strategis yang menjadi prioritas Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, termasuk implementasi 15 Program Akselerasi dan penguatan Tiga Kunci Pemasyarakatan Maju sebagai instrumen utama peningkatan kualitas layanan dan pembinaan.
“Kami siap menjadi bagian dari gerakan perubahan yang sedang dibangun. Seluruh jajaran Lapas Kelas I Surabaya berkomitmen mendukung penuh setiap program dan kebijakan yang menjadi prioritas Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur. Sinergi, inovasi, profesionalisme, dan integritas akan terus kami perkuat untuk menghadirkan pelayanan pemasyarakatan yang semakin berkualitas dan dipercaya masyarakat,” tegas Sohibur Rachman.
Menurutnya, keberhasilan transformasi pemasyarakatan memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur, baik internal maupun eksternal. Karena itu, kolaborasi antara jajaran pemasyarakatan, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, serta masyarakat harus terus diperkuat guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang mampu memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.
Momentum pergantian kepemimpinan ini sekaligus menjadi titik awal lahirnya optimisme baru bagi pemasyarakatan Jawa Timur. Dengan kepemimpinan Kusnali yang menitikberatkan pada percepatan reformasi, penguatan integritas, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan modernisasi tata kelola organisasi, seluruh jajaran optimistis mampu menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang.
Ke depan, sinergi yang semakin kokoh antara Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur, seluruh Unit Pelaksana Teknis, dan para pemangku kepentingan diyakini akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pemasyarakatan yang aman, tertib, humanis, modern, serta berdaya saing tinggi. Transformasi yang kini tengah digelorakan tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat peran pemasyarakatan sebagai pilar penting dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan sumber daya manusia yang lebih berkualitas menuju Indonesia Emas 2045 (Har).