Ditreskrimsus Polda Jatim Tegaskan Peran Pengawasan Hukum Dalam Penanganan Bencana Melalui Apel Kesiapsiagaan Nasional
Surabaya, 5 November 2025 – Top Berita Nusantara Menyadari tingginya potensi ancaman bencana alam di wilayah Jawa Timur, Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) menyelenggarakan Apel Kesiapan Tanggap Darurat Bencana di Lapangan Apel Mapolda Jatim, Rabu (5/11). Kegiatan strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat sinergi lintas sektor antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, BPBD, Basarnas, serta berbagai instansi terkait lainnya, dalam membangun sistem kesiapsiagaan terpadu menghadapi situasi darurat di daerah.
Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto ini dihadiri oleh jajaran pimpinan utama Polda Jatim, termasuk Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus), Kombes Pol. Roy H. M. Sihombing, S.I.K., serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Timur. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan ini menjadi wujud nyata soliditas nasional dan komitmen bersama untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana, baik bersumber dari faktor alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, maupun non-alam, seperti kebakaran hutan dan krisis lingkungan.
Apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel, sarana, dan prasarana dalam menghadapi kondisi darurat. Pemeriksaan pasukan dan peralatan dilaksanakan secara menyeluruh, meliputi kendaraan taktis, alat evakuasi, logistik bencana, serta sistem komunikasi darurat. Kegiatan ini menegaskan pentingnya kesiapan nyata dan kemampuan tanggap cepat dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
> “Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya kolektif menjaga keselamatan masyarakat. Melalui sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa, kami berkomitmen membangun sistem penanganan bencana yang responsif, efektif, dan berlandaskan nilai kemanusiaan,” ungkap Kombes Pol. Roy H. M. Sihombing di sela kegiatan apel.
Dalam amanatnya, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Nanang Avianto menegaskan bahwa Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kerawanan bencana tertinggi di Indonesia. Letak geografis yang kompleks—dari pegunungan berapi hingga kawasan pesisir—menjadikan provinsi ini memerlukan kesiapsiagaan tinggi dan kolaborasi berkelanjutan antara aparat dan pemerintah daerah.
> “Bencana tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci utama. Semua unsur harus mampu bergerak terpadu, cepat, dan profesional, dengan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas tertinggi,” tegas Kapolda dalam arahannya.
Selain menekankan aspek operasional, apel ini juga menjadi wadah penting untuk menyatukan arah kebijakan strategis antarinstansi dalam mitigasi dan penanggulangan bencana. Polda Jatim berkomitmen menjadikan kegiatan ini sebagai platform koordinasi nasional yang memperkuat integrasi antar-lembaga penegak hukum, pemerintah, dan lembaga kemanusiaan, sehingga penanganan bencana dapat dilakukan secara lebih sistematis, transparan, dan akuntabel.
Kombes Pol. Roy H. M. Sihombing menambahkan, Ditreskrimsus Polda Jatim berperan aktif dalam aspek pendampingan hukum dan pengawasan distribusi bantuan, memastikan bahwa seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
> “Kami memastikan setiap bentuk bantuan dan kegiatan penanganan bencana dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab. Penegakan hukum akan berjalan beriringan dengan misi kemanusiaan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh manfaat nyata dari hadirnya negara di tengah situasi krisis,” ujar Kombes Roy.
Apel kesiapsiagaan ini juga menjadi implementasi langsung dari program “Polri Presisi” (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas oleh Kapolri. Melalui pendekatan prediktif, Polda Jatim berupaya memperkuat deteksi dini terhadap potensi bencana, mengoptimalkan koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan transparansi publik sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Lebih dari sekadar kegiatan seremonial, apel ini menjadi momentum strategis untuk menumbuhkan budaya kesiapsiagaan bencana di seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah, aparat, dan warga diharapkan dapat berperan aktif dalam membangun sistem tanggap darurat yang partisipatif dan berkelanjutan.
Dengan semangat soliditas, kedisiplinan, dan tanggung jawab kolektif, seluruh peserta apel berkomitmen menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang tangguh bencana, siaga menghadapi perubahan iklim, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan. Langkah ini sekaligus memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang siap, responsif, dan berdaya tahan tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan di masa depan.(Har)