TRAILER 40 FEET MAKI JATIM GUNCANG JEMBER–LUMAJANG: DUGAAN MEGA KORUPSI BPOPP 2023 DAN “PLESIR JEPANG” KEPALA SEKOLAH SIAP DIBUKA
JEMBER, Sabtu (8/8/2026) —TOP BERITA NUSANTARA Suasana menjelang aksi demonstrasi MAKI Jawa Timur pada Senin (10/8/2026) mulai memanas. Truk trailer 40 feet yang disiapkan sebagai mobil komando MAKI Jatim dipastikan bergerak menuju sejumlah titik sasaran, termasuk Kantor Bupati Jember/Pendopo Kabupaten Jember dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember–Lumajang.
Aksi tersebut membawa isu serius mengenai dugaan penyimpangan tata kelola dana Bantuan Operasional Pendidikan dan Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP) yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023 pada SMA/SMK di wilayah Kabupaten Jember dan Lumajang.
Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru MAKI, memastikan Kantor Cabdin Jember–Lumajang menjadi salah satu titik penting dalam aksi. Menurutnya, lokasi tersebut dipilih karena MAKI Jatim tengah mempertanyakan mekanisme pengelolaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana BPOPP 2023 di wilayah tersebut.
“Ini seri pertama. Setelah Jember dan Lumajang, kami akan mempersiapkan aksi lanjutan di Cabang Dinas Pendidikan lainnya se-Jawa Timur,” tegas Heru.
MAKI Klaim Mengantongi Data Dugaan Korupsi
MAKI Jatim menyatakan dugaan persoalan BPOPP tersebut bukan sekadar asumsi. Tim Litbang dan Investigasi MAKI mengklaim telah menggali sejumlah data yang kemudian menjadi dasar untuk mempertanyakan pola tata kelola anggaran BPOPP APBD I Pemprov Jatim Tahun Anggaran 2023.
Heru bahkan menyebut dugaan tersebut mengarah pada kategori mega korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
Namun, tudingan tersebut masih merupakan klaim MAKI Jatim dan belum merupakan kesimpulan hukum. Ada atau tidaknya tindak pidana korupsi tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan, audit, alat bukti, serta proses hukum oleh lembaga yang berwenang.
“Secara detail konstruksi masalah dugaan mega korupsi pengelolaan anggaran BPOPP APBD I Pemprov Jatim tahun anggaran 2023 masih kami simpan. Kami akan mengungkapnya bersamaan dengan langkah Bidang Hukum MAKI Jatim yang akan masuk ke ranah pelaporan hukum,” ujar Heru.
Perjalanan ke Jepang Rp35 Juta per Kepala Sekolah Ikut Disorot
Tidak hanya BPOPP, MAKI Jatim juga menyatakan akan mempertanyakan perjalanan sejumlah kepala sekolah ke Jepang yang disebut menelan biaya pribadi sekitar Rp35 juta lebih per peserta.
MAKI mempertanyakan tujuan, urgensi, manfaat, serta transparansi perjalanan tersebut. Besarnya biaya yang dikeluarkan menjadi sorotan karena peserta disebut berasal dari kalangan kepala sekolah yang memiliki pendapatan terbatas.
Menurut Heru, perjalanan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi mengenai kemungkinan munculnya kepentingan lain setelah perjalanan dilakukan.
“Jangan kemudian sepulang dari perjalanan ke Negara Jepang muncul semangat dari kepala sekolah untuk ‘mencari’ cara bagaimana dana Rp35 juta bisa dicari kembali, tentunya diduga dengan mengedepankan perilaku koruptif di dalamnya,” tegas Heru.
Pernyataan tersebut menjadi tudingan serius yang tentunya membutuhkan klarifikasi dan pembuktian. MAKI Jatim sendiri menyatakan persoalan perjalanan tersebut akan menjadi salah satu materi yang dibawa dalam aksi.
Bukan Sekadar Demo, MAKI Siapkan Langkah Hukum
MAKI Jatim menegaskan aksi Senin mendatang bukan akhir dari rangkaian gerakan. Organisasi tersebut menyatakan tengah mempersiapkan langkah hukum apabila hasil pengumpulan data dan bukti dinilai telah memenuhi dasar untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum.
Heru menyebut pihak yang nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum tidak hanya terbatas pada kepala sekolah SMA/SMK swasta, tetapi juga pihak-pihak pada instansi Cabang Dinas Pendidikan yang menurut MAKI diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan tata kelola anggaran tersebut.
Sorotan utama MAKI adalah laporan pertanggungjawaban dana BPOPP APBD I Jawa Timur Tahun Anggaran 2023. Heru menduga terdapat pola kompromi dalam proses pertanggungjawaban yang menurutnya perlu dibongkar melalui pemeriksaan secara menyeluruh.
Jember–Lumajang Menjadi Seri Pertama
Aksi di Kantor Cabdin Jember–Lumajang disebut sebagai pembuka dari agenda yang lebih luas. MAKI Jatim berencana memperluas aksi ke kantor Cabang Dinas Pendidikan lainnya di Jawa Timur apabila hasil kajian dan investigasi internal mereka menunjukkan persoalan serupa.
Dengan trailer 40 feet sebagai mobil komando, MAKI ingin menjadikan aksi tersebut sebagai panggung terbuka untuk menyampaikan tuntutan transparansi pengelolaan anggaran pendidikan.
Kini bola berada di tangan pihak terkait untuk memberikan penjelasan. Jika dugaan yang disampaikan MAKI Jatim memiliki dasar bukti yang kuat, maka audit dan proses hukum menjadi jalan untuk mengungkapnya. Namun jika pengelolaan BPOPP telah berjalan sesuai ketentuan, klarifikasi resmi dan transparansi data juga diperlukan untuk menjawab seluruh tudingan.
Senin (10/8/2026), Jember dan Lumajang menjadi titik awal. MAKI Jatim menyatakan siap membuka data, sementara publik menunggu apakah dugaan mega korupsi BPOPP 2023 tersebut akan berhenti sebagai tudingan atau berkembang menjadi perkara hukum (Red).