Evaluasi Komisi XIII DPR RI terhadap Pemasyarakatan Jatim, Kesiapan Transformasi Sistem Dinyatakan Siap
SURABAYA (29 Januari 2026) – TOP BERITA NUSANTARA Panitia Kerja (Panja) Pemasyarakatan Komisi XIII DPR RI menggelar kunjungan kerja ke Jawa Timur untuk mengevaluasi berbagai aspek penyelenggaraan pemasyarakatan, mulai dari keamanan, sumber daya manusia, hingga tata kelola. Kegiatan yang berlangsung di Hotel Novotel Samator Surabaya dipimpin oleh Ketua Panja Andreas Hugo Pareira, dengan kehadiran Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur Kadiyono, Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gresik Eko Widiatmoko, serta seluruh jajaran Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di wilayah Jawa Timur.
Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang faktual dan terverifikasi mengenai kondisi riil pemasyarakatan di Jawa Timur, khususnya pada wilayah dengan tingkat hunian dan kompleksitas yang tinggi. Evaluasi difokuskan pada tiga poin utama: penguatan keamanan serta ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), peningkatan integritas aparatur, serta pemenuhan hak-hak dasar warga binaan sebagai bagian dari upaya membangun sistem pemasyarakatan yang humanis dan berkeadilan.
Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa pemasyarakatan memiliki peran yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana nasional. Menurutnya, Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting dengan dinamika yang tinggi, sehingga kondisi di sini dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan pemasyarakatan nasional, terutama dalam menjaga keseimbangan antara aspek keamanan, penegakan hukum, dan pembinaan bagi warga binaan. Selain itu, Panja juga meninjau kesiapan pemasyarakatan Jawa Timur dalam menghadapi implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru, termasuk dalam hal penguatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas), pengembangan model pidana non-pemenjaraan, serta kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung.
Kadiyono menyampaikan apresiasi terhadap kunjungan kerja tersebut, yang dianggap sebagai bentuk sinergi yang strategis antara lembaga legislatif dan penyelenggara pemasyarakatan. Ia menegaskan komitmen penuh dari jajaran pemasyarakatan Jawa Timur untuk terus melakukan pembenahan pada tata kelola, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memanfaatkan teknologi secara optimal, serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait. “Pemasyarakatan Jawa Timur siap bertransformasi menuju sistem yang aman, profesional, humanis, dan berkeadilan,” tegasnya.
Di sisi lain, Eko Widiatmoko menilai bahwa kegiatan evaluasi ini menjadi momentum penting bagi seluruh jajaran UPT Pemasyarakatan untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan. “Rutan Gresik siap sepenuhnya mendukung kebijakan nasional dan arah transformasi pemasyarakatan dengan cara memperkuat sistem keamanan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memastikan bahwa pelayanan dan pemenuhan hak warga binaan dapat berjalan dengan optimal dan berkelanjutan,” pungkasnya.(Har)