Rakerda BPN Jawa Timur 2026: Sekjen ATR/BPN Minta Anggaran Jadi Instrumen Strategis
SURABAYA – TOP BERITA NUSANTARA Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, secara resmi membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom pada Senin (26/01/2026) juga memiliki titik kumpul fisik di Ruang Reforma Agraria Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur.
Dalam arahannya, Sekjen menekankan pentingnya transformasi paradigma pengelolaan anggaran, menegaskan bahwa hal tersebut tidak lagi sekadar rutinitas administratif namun harus berperan sebagai instrumen strategis dalam mengeksekusi kebijakan dan mewujudkan visi kementerian. Ia juga menyoroti kedisiplinan dalam pemanfaatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai alat utama untuk menjalankan Prioritas Nasional dan memastikan setiap program memiliki dampak nyata.
“DIPA bukan sekadar daftar belanja atau rutinitas administratif. DIPA adalah instrumen utama untuk mewujudkan visi Bapak Menteri dan menjalankan Prioritas Nasional. Setiap rupiah yang tertuang harus menjadi daya dorong bagi tercapainya target-target strategis kementerian,” tegas Dalu Agung Darmawan.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, Asep Heri, mengajak seluruh jajaran untuk memanfaatkan Rakerda sebagai forum diskusi produktif dan konstruktif bersama para narasumber. “Saya berharap seluruh jajaran di Jawa Timur dapat berkontribusi aktif. Kita harus memastikan bahwa perencanaan yang kita buat selaras dengan arahan pusat dan dapat dieksekusi dengan disiplin tinggi demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Jawa Timur,” ujarnya.
Rakerda Tahun 2026 ini memfokuskan pembahasan pada pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2026, berfungsi sebagai instrumen pengendalian mutu mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi kinerja anggaran guna menjamin efektivitas dan akuntabilitas. Untuk memperkuat substansi pembahasan, sejumlah narasumber hadir secara virtual, antara lain Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), Kepala Subdirektorat Penatagunaan Tanah, serta Koordinator Subdirektorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah IIA, yang masing-masing menjelaskan tugas dan fungsi untuk menyelaraskan kebijakan pusat dengan implementasi daerah.
Acara turut dihadiri secara langsung oleh pejabat penting seperti Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Yulia, Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Hendy Pranabowo, Kepala Bagian Tata Usaha, para Kepala Bidang, serta Tim Analis Kanwil BPN Jawa Timur. Selain itu, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Jawa Timur, Kepala Subbagian Tata Usaha, hingga Kepala Seksi di masing-masing unit kerja juga mengikuti secara komprehensif. Melalui Rakerda ini, diharapkan seluruh jajaran BPN Jawa Timur mampu menyusun perencanaan yang terarah, disiplin, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan pertanahan bagi masyarakat.(Har)