Surabaya Jadi Lautan Aksi Antikorupsi, Ribuan Aktivis MAKI Jatim Desak Pemerintah Perkuat Transparansi dan Tegakkan Hukum Tanpa Toleransi
SURABAYA —TOP BERITA NUSANTARA Kota Surabaya berubah menjadi pusat gelombang aksi moral pada Rabu (10/12/2025) ketika ribuan massa dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur turun ke jalan untuk memperingati Hari Antikorupsi Sedunia. Ribuan peserta dari berbagai daerah di Jatim tumpah ruah di sejumlah ruas jalan protokol, menjadikan kota ini seolah diselimuti semangat perjuangan melawan korupsi. Aksi damai tersebut tidak hanya berlangsung besar-besaran, tetapi juga membawa pesan tegas yang menggema di seluruh penjuru kota: pemerintah dan aparat penegak hukum harus memperkuat integritas publik dan mempercepat pemberantasan korupsi.
Sejak matahari belum tinggi, massa mulai berdatangan dari berbagai kabupaten dan kota. Sebagian datang berkonvoi, sebagian lagi tiba menggunakan kendaraan umum, namun semuanya berkumpul dengan tujuan yang sama. Mereka membawa spanduk besar bertuliskan seruan moral, poster yang mengecam tindakan korupsi, hingga stiker bertema antikorupsi yang dibagikan kepada para pengendara dan pejalan kaki. Suasana ini menjadikan Surabaya seolah berubah menjadi arena perjuangan yang menampilkan komitmen masyarakat dalam melawan tindak pidana korupsi.
Koordinator Wilayah MAKI Jawa Timur, Heru Satriyo, menjadi figur sentral dalam aksi ini. Sejak pukul 07.00 WIB, Heru sudah terlihat sibuk mengatur jalannya aksi. Dengan pengeras suara di tangan, ia memandu ribuan peserta aksi untuk bergerak secara teratur menuju tiga titik strategis yang menjadi sorotan utama mereka: Kantor Diskominfo Jatim, Polda Jatim, dan Kejaksaan Tinggi Jatim. Pemilihan lokasi ini bukan tanpa alasan—ketiga lembaga tersebut dianggap sebagai titik penting dalam siklus pemberantasan korupsi: mulai dari transparansi informasi, penegakan hukum kepolisian, hingga proses penyidikan dan penuntutan oleh kejaksaan.
Ketika massa tiba di setiap titik, suasana menjadi semakin intens. Orasi demi orasi menggema keras, mencerminkan rasa frustrasi sekaligus harapan masyarakat terhadap perubahan yang lebih baik. Para peserta menyuarakan berbagai tuntutan, seperti percepatan penanganan kasus korupsi yang mangkrak, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran publik, serta penguatan mekanisme pengawasan di setiap instansi pemerintahan. Banyak warga yang sedang melintas menghentikan langkah mereka untuk menyimak suara-suara kritis yang disampaikan dengan lantang oleh para orator.
Di tengah keramaian aksi, aparat kepolisian tampak mengatur lalu lintas dengan sigap dan menjaga situasi agar tetap kondusif. Meski jumlah massa sangat besar, aksi tersebut berlangsung damai, tertib, dan terorganisir dengan baik, menunjukkan bahwa para peserta memahami pentingnya menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.
Saat ditemui media di depan Gedung Kejati Jatim, Heru Satriyo memberikan pernyataan yang cukup keras. Ia menilai bahwa kondisi korupsi di Jawa Timur berada pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Heru menyebut bahwa korupsi telah menjadi “budaya buruk” yang merusak keadilan dan membunuh kepercayaan publik terhadap pemerintahan. “Kami akan terus bersuara lantang membongkar kasus-kasus korupsi di lingkungan Pemprov Jatim, terutama di OPD,” ucapnya.
Heru menjelaskan lebih lanjut tentang banyaknya laporan yang mereka terima dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan dana hibah, dana operasional pemerintahan, hingga dugaan penyimpangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ia menekankan pentingnya peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, dan kepolisian dalam memastikan bahwa setiap laporan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti. “Penegak hukum harus fokus memberantas korupsi, khususnya di Jawa Timur. Keadilan tidak boleh memihak siapa pun dan harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Heru juga mengungkapkan bahwa MAKI Jatim memiliki sistem investigasi internal yang kuat dan sistematis. Mereka menghimpun laporan dari masyarakat, menelusuri setiap indikasi penyimpangan, hingga mengumpulkan bukti awal sebelum mengajukannya kepada pihak berwenang. “Kami tidak main-main. Kami punya cara dan sistem sendiri untuk menggali serta membongkar praktik korupsi. Prioritas kami adalah membersihkan Jawa Timur dari tindak kejahatan ini,” jelasnya.
Dalam orasi lanjutannya, Heru menyinggung tentang persoalan moralitas pejabat publik. Ia menilai bahwa korupsi tidak hanya disebabkan oleh kesempatan dan kurangnya pengawasan, tetapi juga muncul dari krisis moral yang semakin menguat. Menurutnya, edukasi publik dan keberanian masyarakat untuk melapor harus terus digalakkan agar praktik korupsi dapat ditekan. “**Dana hibah hingga anggaran pendidikan harus diawasi dengan ketat. Jika tidak, korupsi akan terus merajalela dan merugikan masyarakat,” tambahnya.
Aparat kepolisian terus mengawal jalannya aksi hingga selesai dengan tetap menjaga pendekatan humanis. Bahkan, Pihak Kepolisian menyampaikan apresiasi atas sikap kooperatif para peserta aksi yang tetap mengikuti arahan petugas dan tidak menimbulkan kericuhan.
Memasuki penghujung aksi, para peserta bersama-sama membacakan Deklarasi Antikorupsi MAKI Jatim, yang berisikan tujuh tuntutan utama. Tuntutan tersebut meliputi peningkatan transparansi anggaran, percepatan penanganan laporan dugaan korupsi, perlindungan bagi pelapor dan saksi, hingga komitmen untuk mengusut tuntas berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat daerah tanpa intervensi pihak mana pun.
Aksi damai ini ditutup dengan doa bersama dan seruan komitmen untuk terus mengawal proses pemberantasan korupsi di Jawa Timur. Walau massa keluar dari lokasi aksi dengan tertib, gema suara mereka masih terasa kuat di jalan-jalan Surabaya. Pesan mereka sangat jelas: pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, dan harus menjadi prioritas utama demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada kepentingan rakyat.(Har)