“MAKI Jawa Timur Desak Pemerintah Tegakkan Integritas: Heru Satriyo Ingatkan Pejabat agar Tidak Menyalahgunakan Kekuasaan”

Surabaya —Top Berita Nusantara Senin, 24 November 2025.Komitmen untuk memberantas korupsi kembali ditegaskan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur melalui pernyataan resmi yang disampaikan Koordinator Wilayah MAKI Jatim, Heru Satriyo, S.Ip. Dalam pernyataannya, Heru menyoroti semakin meningkatnya potensi tindakan koruptif di sejumlah sektor publik dan mengingatkan bahwa MAKI Jatim siap bertindak tegas tanpa kompromi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Heru mengatakan bahwa peringatan ini harus dipahami sebagai bentuk kewaspadaan publik terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa setiap penyimpangan, sekecil apa pun, tidak boleh dianggap remeh.

Sikap Tegas: Korupsi Tidak Bisa Ditoleransi dalam Bentuk Apa Pun

Dalam rilis resminya, Heru menegaskan bahwa perilaku koruptif biasanya muncul ketika seseorang merasa memiliki kekuasaan absolut dan tidak lagi mengindahkan prinsip transparansi. Menurutnya, kesombongan dan sikap berlebihan dalam menggunakan jabatan sering kali menjadi pintu masuk perilaku korup.

MAKI Jatim mengaku selama ini masih memberikan ruang bagi pejabat atau pihak terkait untuk melakukan introspeksi. Namun jika terdapat tanda-tanda bahwa tindakan menyimpang justru semakin meluas, maka langkah tegas akan diambil.

“Ada kalanya kami menahan diri untuk memberi ruang agar pihak terkait jera dan sadar akan kesalahannya. Namun bila tindakan itu semakin melampaui batas, kami akan menindaklanjuti secara serius,” ujar Heru.

Heru mengingatkan bahwa MAKI bukan organisasi yang bisa dipandang sebelah mata. Sebagai watchdog publik, MAKI memiliki tanggung jawab memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai koridor integritas.

Pejabat Diminta Menjaga Moralitas dan Tidak Abaikan Kritik Publik

Dalam kesempatan yang sama, Heru mengingatkan para pejabat publik bahwa amanah negara harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral. Integritas bukan sekadar tuntutan etika, tetapi faktor utama yang menentukan kepercayaan publik.

MAKI Jatim menyatakan akan terus memantau berbagai potensi penyimpangan, antara lain:

penyimpangan anggaran,

penyalahgunaan jabatan,

praktik pungli,

proyek pembangunan yang dinilai tidak transparan,

serta keputusan pejabat yang tidak berpihak pada kepentingan umum.

Heru juga memperingatkan bahwa pejabat yang meremehkan kritik masyarakat justru membuka ruang terjadinya penyalahgunaan wewenang.

“Pejabat jangan sekali-kali mengabaikan kritik publik. Suara masyarakat adalah alarm dini untuk mencegah terjadinya korupsi,” tegasnya.

Kerja MAKI Berbasis Bukti, Bukan Dugaan

Menanggapi berbagai spekulasi tentang metode kerja lembaganya, Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim tidak pernah menuding tanpa bukti. Setiap langkah pengawasan dilakukan melalui prosedur yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Kami tidak bekerja dengan asumsi, tetapi dengan bukti. Bila ada praktik yang merugikan negara dan masyarakat, kami siap membawa persoalan itu ke jalur hukum,” ujar Heru.

MAKI Jatim juga mengajak masyarakat berperan aktif dengan melaporkan setiap indikasi tindak korupsi. Partisipasi publik dinilai sangat penting untuk memperkuat gerakan antikorupsi di Indonesia.

Korupsi Disebut Sebagai “Penyakit Sosial” yang Harus Dilawan Bersama

Heru mengingatkan bahwa dampak korupsi tidak hanya merusak anggaran negara, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Korupsi disebut sebagai “penyakit sosial” yang perlahan-lahan merusak moral bangsa dan kualitas pembangunan.

Karena itu, MAKI Jatim mendorong lembaga pemerintah memperkuat pengawasan internal, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan.

“Tujuan kami bukan mengintimidasi siapa pun, melainkan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Pemberantasan korupsi hanya bisa terwujud jika dilakukan bersama,” tutup Heru.

Gerakan Antikorupsi Harus Diperkuat dan Dilanjutkan

Pernyataan tegas MAKI Jatim tersebut menjadi bukti bahwa semangat antikorupsi di Jawa Timur masih sangat kuat. Dengan meningkatnya kesadaran publik, dukungan masyarakat, dan sikap tegas organisasi pengawas sosial seperti MAKI, gerakan antikorupsi diharapkan terus mendapatkan momentum positif baik di tingkat daerah maupun nasional.(Har)