Pemkab Mojokerto Dorong Penguatan Kapasitas LSM Lewat Workshop Sinergi Dua Hari di Kota Batu
BATU, MALANG —TOP BERITA NUSANTARA Kamis 20 November 2025 Pemerintah Kabupaten Mojokerto kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penyelenggaraan workshop bertema “Sinergi Pemerintah dan LSM dalam Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif dan Responsif”. Agenda dua hari yang digelar pada 20–21 November 2025 di Royal Hotel & Villa Batu ini menghadirkan puluhan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dari seluruh penjuru Kabupaten Mojokerto.
Workshop dibuka oleh Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto, Djoko Supangkat, S.Sos., M.Si., yang mewakili Bupati Muhammad Al Barra, Lc., M.Hum., dan Wakil Bupati dr. Muhammad Rizal Octavian. Dalam sambutannya, Djoko menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas masyarakat melalui kolaborasi aktif antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil.
“Kendati pimpinan daerah tidak dapat hadir, komitmen kami tidak berkurang sedikit pun. Penguatan kolaborasi dengan LSM menjadi prioritas dalam membangun masyarakat yang inklusif,” ujarnya.
Acara ini menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi, salah satunya Dr. Dhanny S. Sutopo, S.Sos., M.Si., dari Universitas Brawijaya (Unibra). Ia menyampaikan materi mengenai strategi pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi efektif antara pemerintah dan LSM, pendekatan inovatif menghadapi persoalan sosial, hingga penguatan partisipasi warga.
Workshop bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan LSM guna menciptakan sistem pemberdayaan masyarakat yang responsif dan sesuai kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan. Selama dua hari, peserta mengikuti paparan materi, sesi diskusi, lokakarya interaktif, hingga panel strategi untuk menyusun program pemberdayaan yang dapat langsung diterapkan di desa-desa dan kecamatan.
Para peserta diajak mengidentifikasi berbagai tantangan sosial di Mojokerto seperti keterbatasan sumber daya, hambatan administratif, hingga rendahnya keterlibatan masyarakat. Setiap sesi diarahkan untuk menghasilkan rencana aksi nyata, bukan sekadar teori.
Djoko menegaskan pentingnya sinergi pemerintah dan LSM dalam menciptakan pemberdayaan yang tepat sasaran. Menurutnya, pemerintah memiliki kekuatan regulasi, sementara LSM memiliki kedekatan dan fleksibilitas dalam menangani isu sosial di lapangan.
Sementara itu, Dr. Dhanny menekankan perlunya pemberdayaan berbasis partisipasi masyarakat dan penguatan kapasitas lokal. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga pada kualitas kolaborasi serta inovasi dalam implementasi.
Penyelenggaraan workshop ini memperlihatkan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan partisipatif dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat memperkuat masyarakat Mojokerto menjadi lebih mandiri, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Mojokerto menegaskan tekad untuk menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai program nyata yang berbasis kebutuhan lapangan, bukan sekadar administrasi formal.(SM)