Dinas Pendidikan Jatim Teguhkan Komitmen Antikorupsi Lewat Pencanangan Zona Integritas di Sekolah Negeri Malang Raya
Malang, 21 Oktober 2025 —Top Berita Nusantara Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun sistem pendidikan yang bersih dan berintegritas kembali diperkuat melalui langkah strategis Dinas Pendidikan Jawa Timur. Bertempat di Aula SMAN 5 Malang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Aries Agung Paewai, secara resmi mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) bagi seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Malang Raya, Selasa (21/10).
Kegiatan ini dihadiri para kepala sekolah negeri dari berbagai wilayah di Malang Raya dan menjadi momen penting dalam perjalanan reformasi birokrasi sektor pendidikan. Penandatanganan komitmen ini merupakan bentuk nyata dukungan terhadap upaya nasional menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme (KKN).
Integritas sebagai Fondasi Pelayanan Pendidikan
Dalam sambutannya, Aries Agung Paewai menegaskan bahwa reformasi pendidikan tidak akan berhasil tanpa dimulai dari pembenahan integritas di tubuh lembaga pendidikan. Menurutnya, kepala sekolah harus menjadi garda terdepan dalam mewujudkan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan.
> “Zona Integritas bukan sekadar slogan, melainkan komitmen nyata untuk mengubah pola pikir dan budaya kerja. Pendidikan yang bersih akan melahirkan generasi unggul yang berintegritas,” ujar Aries.
Ia juga menambahkan bahwa pendidikan harus menjadi benteng moral masyarakat. Oleh karena itu, praktik-praktik maladministrasi dan penyimpangan harus ditekan melalui sistem yang kuat dan pengawasan yang menyeluruh.
Membangun Sekolah Sebagai Institusi Pelayan Publik yang Akuntabel
Pencanangan Zona Integritas ini merupakan bagian dari program prioritas nasional yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Sekolah sebagai unit pelaksana teknis pendidikan diarahkan untuk memenuhi sejumlah indikator menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, antara lain:
Peningkatan kualitas layanan pendidikan,
Transparansi anggaran dan manajemen sekolah,
Respons cepat terhadap pengaduan masyarakat,
Pengawasan internal berkelanjutan, dan
Penegakan etika profesi di lingkungan satuan pendidikan.
Langkah ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi kini tidak hanya menyasar instansi pemerintahan pusat atau daerah, tetapi telah merambah ke satuan pendidikan sebagai entitas pelayanan publik yang langsung bersentuhan dengan masyarakat luas.
Kepala Sekolah sebagai Agen Perubahan
Dalam forum tersebut, Aries menekankan peran penting kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai administrator pendidikan, tetapi juga sebagai role model dalam menanamkan nilai integritas dan tanggung jawab kepada seluruh warga sekolah, mulai dari guru hingga peserta didik.
> “Kepemimpinan yang bersih akan menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan kondusif. Sekolah tidak boleh menjadi tempat suburnya praktik korupsi, namun harus menjadi tempat tumbuhnya karakter antikorupsi,” tandasnya.
Kolaborasi dan Pengawasan Berkelanjutan
Aries Agung juga menyampaikan bahwa keberhasilan implementasi Zona Integritas sangat bergantung pada sinergi semua pihak, termasuk komite sekolah, pengawas, orang tua murid, dan masyarakat. Ia menegaskan, Dinas Pendidikan Jatim akan terus melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan terhadap sekolah-sekolah yang telah mencanangkan WBK.
Di samping itu, sekolah yang berhasil mewujudkan indikator WBK dan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) akan diberikan penghargaan khusus sebagai bentuk apresiasi dan motivasi.
> “Zona Integritas bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Ini adalah titik awal perubahan yang harus dijaga bersama,” ujarnya menutup sambutan.
Pendidikan Bersih, Pilar Ketahanan Bangsa
Pencanangan ini menjadi penegasan bahwa pendidikan yang bersih adalah pondasi utama dalam membangun generasi masa depan yang tangguh dan berintegritas. Dalam jangka panjang, langkah ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan negeri, sekaligus memberikan kontribusi strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi bangsa.
Dengan ditetapkannya Zona Integritas di seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri se-Malang Raya, Dinas Pendidikan Jatim berharap dapat menulari semangat yang sama ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Langkah ini merupakan bagian dari komitmen besar Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menghadirkan layanan pendidikan yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga kuat secara etika dan moral.(Har)