Uang Rakyat Digasak, Bangunan Asal Jadi! TPT Siluman Wilayut Diduga Jadi Ladang Korupsi Kades Rakus

Bangunan TPT Siluman Desa Wilayut Diduga Beraroma Busuk Korupsi Dana Desa — Rakyat Hanya Jadi Korban Permainan Elit Kotor!”

Sidoarjo // Cakra Nusantara —
Gelombang aroma busuk korupsi Dana Desa (DD) kembali menyeruak dari wilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Wilayut, Kecamatan Sukodono. Sebuah proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) yang seharusnya menjadi bentuk pembangunan dan perlindungan bagi masyarakat justru berubah menjadi simbol kerakusan, kebobrokan, dan permainan licik pejabat desa yang diduga kuat menyelewengkan uang rakyat untuk kepentingan pribadi.

Fenomena “bangunan siluman” tanpa papan nama proyek itu kini jadi bahan pembicaraan hangat di kalangan warga. Tak sedikit warga yang mulai geram, karena proyek yang dibiayai oleh Dana Desa Tahun 2025 itu bukan hanya janggal, tapi juga berbau busuk.

“Lucu, aneh, dan sangat tidak masuk akal,” ujar AG (43), warga Wilayut yang menyaksikan langsung proses pembangunan TPT tersebut. “Materialnya cuma ditumpuk di atas bangunan lama, pondasi nggak jelas, nggak ada papan proyek, kayak proyek hantu. Ini jelas akal-akalan, bukan pembangunan untuk rakyat,” tegasnya dengan nada kesal.

Pantauan tim investigasi Cakra Nusantara bersama LSM di lapangan, kondisi proyek benar-benar memprihatinkan.
TPT yang dibangun terlihat asal-asalan: batu umpak putih hanya disusun seadanya tanpa pondasi memadai, bahkan sebagian tumpang tindih di atas struktur lama. Secara teknis, itu pelanggaran fatal karena bisa mengancam keselamatan dan keberlanjutan bangunan. Tapi tampaknya, keselamatan rakyat bukan prioritas — yang penting anggaran cair, proyek jalan, uang aman.

Lebih parah lagi, proyek yang menelan dana ratusan juta rupiah dari kas desa itu tidak memiliki papan nama kegiatan. Padahal, sesuai aturan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, setiap proyek pembangunan wajib menampilkan transparansi anggaran, pelaksana kegiatan, hingga sumber dana. Tapi di Wilayut? Semuanya disembunyikan. Gelap. Seolah memang sengaja dibuat “tanpa jejak”.

“Ini jelas pelanggaran serius dan kuat dugaan ada aroma korupsi,” ujar salah satu aktivis LSM yang ikut memantau. “Proyek tanpa papan nama itu biasanya proyek bermasalah. Dan ini bukan kali pertama terjadi di wilayah Sukodono.”

Saat tim Cakra Nusantara bersama perwakilan LSM mencoba meminta klarifikasi, suasana justru semakin janggal. Kades Wilayut, Erwin, bukannya memberikan penjelasan transparan, malah melempar jawaban membingungkan dan terkesan ingin lepas tangan.

“Kalau soal anggaran saya nggak tahu pak, lupa. Itu urusan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan),” ujar Kades Erwin santai di depan rumahnya saat ditemui Kamis (09/10/2025).

Jawaban ini tentu mengundang tawa getir dari tim investigasi dan warga yang mendengar. Bagaimana mungkin seorang kepala desa — pejabat tertinggi pengelola Dana Desa — bisa tidak tahu berapa besar anggaran proyek yang sedang dikerjakan di depan rumahnya sendiri?
Apakah ini bentuk kepolosan atau kepura-puraan yang disengaja untuk menutupi permainan busuk di balik proyek TPT siluman tersebut?

Bukan rahasia lagi, Dana Desa sering kali menjadi ladang empuk bagi oknum pejabat yang rakus.
Di banyak wilayah, program yang sejatinya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat kecil justru menjadi ajang bancakan elit lokal — dikerjakan asal-asalan, laporan dimanipulasi, volume kerja dipalsukan, sementara rakyat hanya jadi penonton penderita.

Kasus di Desa Wilayut ini tampak mengikuti pola yang sama : Proyek tidak transparan, Kualitas bangunan buruk, Tidak ada papan kegiatan, Kades berkelit tanpa tanggung jawab.

Jika dugaan ini benar, maka uang rakyat yang seharusnya digunakan untuk membangun desa telah berubah menjadi alat penghisap keringat rakyat kecil. Desa yang mestinya makmur malah dijadikan tempat “menyantap anggaran” oleh segelintir oknum yang kebal hukum.

Kemarahan warga kini mulai tersulut. Mereka menilai tindakan semacam ini sudah melampaui batas moral dan hukum.

“Kalau cuma bangun asal-asalan, tanpa transparansi, itu sudah pelecehan terhadap rakyat,” ujar seorang warga lainnya. “Kami minta aparat hukum segera turun tangan. Jangan tunggu bangunan roboh dulu baru bertindak!”

Tim investigasi Cakra Nusantara pun menilai, kasus ini perlu diusut tuntas oleh Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Inspektorat Kabupaten. Sebab jika dibiarkan, kebusukan seperti ini akan terus berulang dan menjadi “budaya korupsi lokal” yang merusak generasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Kasus “TPT Siluman” di Wilayut hanyalah satu contoh dari sekian banyak potret kelam pengelolaan Dana Desa di negeri ini.

Ironinya, uang yang sejatinya milik rakyat justru dijadikan “sapi perah” oleh para penguasa kecil di desa.
Di atas kertas mereka bicara pembangunan, tapi di lapangan yang dibangun hanyalah tembok rapuh — simbol dari hati nurani yang juga sudah runtuh.

Hingga berita ini dimuat, Kades Erwin belum memberikan klarifikasi resmi atau tanggapan lanjutan atas berbagai temuan dan tudingan publik.
Sementara itu, masyarakat hanya bisa berharap agar aparat penegak hukum tak lagi berpura-pura buta terhadap bau busuk korupsi yang kini semakin menyengat di udara Desa Wilayut.