Kinerja Blug, Wakil Ketua DPRD Pertanyakan Kinerja OPD
JOMBANG – TBN| Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan 2025/2026 di Jawa Timur akan datang lebih awal pada Oktober 2025. Fenomena ini mencakup 49 zona musim (ZOM) dari total 74 ZOM yang tersebar di 38 kabupaten/kota se-Jatim.
“Musim hujan tahun 2025/2026 di Jawa Timur diprediksi datang lebih awal atau maju dibandingkan normalnya meliputi 70 ZOM. Dengan awal musim hujan di bulan Oktober sebanyak 49 ZOM,” ujar Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Timur, Anung Suprayitno, Kamis (25/9/2025).
Namun informasi dari BMKG tidak dibarengi oleh langkah strategis Pemerintah Kabupaten Jombang, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam anggaran P – APBD, Yang hingga saat ini belum berjalan.
Pembangunan yang dinantikan oleh masyarakat Jombang di periode kepemimpinan H. Warsubi, namun pelaksanaannya kegiatannya tidak sesuai yang diharapkan.
Sebagai contoh di OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa hingga saat ini SK BKK belum diterima oleh penerima manfaat, namun dalam pembahasan lebih dahulu BKK Untuk RT/RW program desa mantra yang bersumber pada PDRD (Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah), hal ini terlihat ketimpangan kinerja yang sangat luar biasa di OPD Pemkab Jombang, Seakan berkerja mereka lebih pada ABS (Asal Bapak Suka).
BKK tersebut usulan dari masyarakat hingga saat ini menunggu kejelasan, yang mana masyarakat jombang mempertanyakan terus kegiatan tersebut, padahal DPRD Jombang Sudah mengesahkan dari pertengahan bulan Juli kemarin, hal ini menandakan apa yang menjadi jargon bupati Warsubi sangat respon terhadap kinerja Kepemimpinannya isapan jempol belaka, Hal tersebut tidak dibarengi oleh kinerja OPD.
Wakil Ketua DPRD Syarif Hidayatullah mengatakan bahwa dirinya mendukung kinerja Bupati Jombang selama ini, namun dalam prakteknya kinerja OPD belum sepenuhnya mendukung bupati, katanya. Rabu (1/10/2025).
“Kinerja OPD dibawah kepemimpinan Bupati warsubi saat ini layak untuk dipertanyakan, karena kinerjanya tidak maksimal, kasihan masyarakat,”.
Sambung yang juga ketua DPC Demokrat, kasihan penerima manfaat jika hingga saat ini program P – APBD sebagian belum berjalan, sambungnya.
“Pemerintah Kabupaten Jombang dalam hal ini OPD sama sekali tidak pernah memikirkan pekerjaan di Anggaran P – APBD jika dilakukan Dimusim hujan, Siapa yang harus bertanggung jawab jika pekerjaannya tidak maksimal karena faktor musim hujan, karena berdasarkan informasi BMKG bulan Oktober sudah masuk musim penghujan,”.
Dirinya juga mempertanyakan apa kendala OPD selama ini dalam kegiatan usulan masyarakat karena setiap tahun selalu seperti ini, tak tepat waktu dalam realisasi Kegiatan APBD Maupun P – APBD sehingga selalu jauh dari harapan masyarakat padahal jauh hari DPRD Jombang, sudah mengesahkan pungkasnya.(Redaksi)