Rentetan OTT di Jatim Berlanjut, Penangkapan Bupati Tulungagung Picu Sorotan Keras atas Sistem Antikorupsi

Surabaya —Top Berita Nusantara Penangkapan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi pada 11 April 2026 kembali mengguncang publik Jawa Timur. Peristiwa ini mempertegas bahwa praktik korupsi di kalangan kepala daerah masih menjadi persoalan serius yang belum terselesaikan.

Kasus ini menambah panjang daftar pejabat daerah di Jawa Timur yang tersandung perkara korupsi, sekaligus memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas sistem pengawasan dan pencegahan yang selama ini dijalankan.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Jawa Timur, Heru Satriyo, menilai bahwa kejadian tersebut bukan sekadar pelanggaran individu, melainkan indikasi kuat adanya kegagalan sistemik dalam tata kelola pemerintahan daerah.

“Ini sudah menjadi pola berulang. Hampir setiap tahun ada kepala daerah di Jawa Timur yang terjaring OTT. Artinya, korupsi belum benar-benar bisa ditekan,” ujar Heru dengan tegas.

Ia menyoroti bahwa langkah penindakan hukum yang selama ini dilakukan belum memberikan efek jera yang optimal. Bahkan, menurutnya, praktik korupsi justru semakin berani karena masih terdapat celah dalam sistem pengawasan serta lemahnya integritas sebagian pejabat publik.

“Kalau efek jera itu efektif, kasus seperti ini tidak akan terus terjadi. Ini menunjukkan ada kelemahan mendasar, baik dalam pengawasan maupun komitmen moral pejabat,” imbuhnya.

Heru juga mengungkap bahwa pola korupsi di tingkat daerah cenderung berulang, dengan modus yang tidak jauh berbeda, seperti jual beli jabatan, pengaturan proyek, hingga penyalahgunaan anggaran daerah.

“Kasus-kasus ini umumnya berkaitan dengan perizinan, proyek, dan pengelolaan anggaran. Ini siklus lama yang terus berulang dengan pelaku yang berbeda,” jelasnya.

Lebih jauh, ia mendesak agar KPK tidak hanya fokus pada pelaku utama, tetapi juga mengusut seluruh jaringan yang terlibat, termasuk pihak-pihak di luar pemerintahan yang diduga turut berperan.

“KPK harus berani mengungkap sampai ke akar-akarnya. Jangan berhenti di kepala daerah saja. Semua pihak yang terlibat harus diproses secara hukum,” tegasnya.

Menurut Heru, tanpa adanya reformasi menyeluruh dalam sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan, Jawa Timur berisiko terus menjadi wilayah dengan tingkat korupsi kepala daerah yang tinggi.

“Jika tidak ada perbaikan sistem yang serius, maka kasus seperti ini akan terus bertambah. Ini harus menjadi peringatan keras bagi seluruh kepala daerah,” pungkasnya.

Hingga saat ini, kasus OTT yang menjerat Bupati Tulungagung masih dalam tahap pengembangan oleh KPK. Masyarakat pun menaruh harapan besar agar proses hukum berjalan transparan dan menyeluruh, serta mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat demi menciptakan efek jera dan memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia (Red).