Aparat Lamban, Rakyat Jadi Korban: Misteri Tersangka Keracunan MBG Mojokerto Tak Kunjung Terungkap
Mojokerto -Top Berita Nusantara Jum’at 6/2/2026 Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) HMI Cabang Mojokerto, menyoroti secara serius perkembangan penanganan kasus Keracunan massal Makan Bergizi Gratis ( MBG ) di Mojokerto yang sampai hari ini belum menunjukkan titik terang.
Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kecamatan Kutorejo pada Jum’at ( 19/1/2026 ), merupakan alarm keras atas rapuhnya sistem pengawasan pangan dan kelalaian dalam tata kelola pelayanan publik.
Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Dapur MBG SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ), seharusnya bertanggung jawab secara penuh atas kejadian tersebut. Namun sampai hari ini belum ada nama yang ditetapkan sebagai tersangka.
Peristiwa ini tidak bisa dipandang sebagai insiden biasa, sebab menyangkut keselamatan masyarakat dan hak dasar warga atas pangan yang layak dan aman.
HMI Cabang Mojokerto melalui Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) Teguh Fajar Nurshabri, mendesak aparat penegak hukum untuk segera menetapkan tersangka secara transparan dan profesional.
Penanganan yang lamban hanya akan memperkuat asumsi publik bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Siapa pun yang terbukti lalai, baik pengelola dapur, pihak rekanan, maupun oknum yang memberi izin tanpa standar layak, harus dimintai pertanggungjawaban hukum.
Lebih jauh, kasus ini sekaligus mengungkap lemahnya fungsi kontrol pemerintah daerah dalam menjamin standar keamanan pangan. Sertifikasi, inspeksi rutin, hingga mekanisme pengaduan masyarakat terbukti tidak berjalan secara optimal. Ini menandakan adanya kegagalan sistemik, bukan sekadar kesalahan teknis.
HMI Cabang Mojokerto menegaskan bahwa penetapan tersangka bukanlah akhir. Melainkan pintu masuk untuk membongkar akar persoalan, mulai dari proses pengadaan, pengawasan operasional, hingga dugaan praktik abai prosedur demi efisiensi anggaran. Negara tidak boleh kalah oleh kelalaian birokrasi dan kepentingan bisnis.
HMI Cabang Mojokerto menuntut evaluasi total terhadap pengelolaan dapur layanan publik di Mojokerto, serta membuka hasil investigasi kepada masyarakat secara transparan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto).
Jika tragedi ini dibiarkan berlalu tanpa keadilan. maka yang dikorbankan bukan hanya korban keracunan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah.
HMI Cabang Mojokerto akan terus mengawal kasus ini, sebagai bagian dari tanggung jawab moral kaum intelektual muda dalam memastikan pembangunan daerah berjalan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.
Penulis : AA