Transformasi Digital Pasuruan: Wamen Ossy Dermawan Targetkan Validasi Total dan Pembersihan Data KW 4-6

PASURUANTOP BERITA NUSANTARA Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat digitalisasi pertanahan melalui validasi data menyeluruh. Dalam kunjungan kerjanya ke Pasuruan pada Minggu (1/2/2026), Wamen Ossy menargetkan wilayah tersebut segera bebas dari data berstatus KW 4, 5, dan 6 guna menciptakan kepastian hukum yang mutlak bagi masyarakat.

Didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Asep Heri, Wamen Ossy meninjau langsung operasional di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten dan Kota Pasuruan. Kunjungan yang dilakukan tepat di hari libur ini bertujuan untuk memastikan program Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) berjalan optimal sebagai solusi bagi warga yang terkendala waktu pada hari kerja.

Akurasi Data Sebagai Harga Mati
Fokus utama dalam tinjauan ini adalah pembersihan data kualitas rendah yang dikategorikan sebagai KW 4, 5, dan 6. Kategori ini merujuk pada data sertifikat lama (sebelum 1997) yang sudah terdaftar namun belum terpetakan secara digital atau masih memerlukan verifikasi yuridis lanjutan.

“Kita terus bergerak menuju digitalisasi penuh. Saya optimis dan akan memastikan Kabupaten Pasuruan segera bersih dari KW 4, 5, dan 6. Akurasi data adalah harga mati agar tidak ada celah bagi sengketa di kemudian hari,” tegas Ossy Dermawan saat memberikan arahan kepada jajaran staf di ruang kerja.

Pelayanan Transparan dan Dialog Langsung
Selama kunjungan, Wamen Ossy tidak hanya memantau aspek teknis internal, tetapi juga melakukan dialog interaktif dengan masyarakat yang sedang mengurus administrasi pertanahan. Ia mendengarkan testimoni langsung dari warga yang mengurus sertifikat secara mandiri untuk memastikan bahwa birokrasi berjalan transparan, efisien, dan bebas dari praktik pungutan liar atau calo.

Baca Juga :  Sinergi Bank Tanah dan Kejati Jatim Perkuat Tata Kelola Pertanahan Berbasis Kepastian Hukum

Menurut Ossy, sektor pertanahan menuntut tingkat ketelitian dan konsentrasi tinggi. Oleh karena itu, penggunaan sistem digital secara maksimal menjadi kunci untuk memangkas waktu tunggu pelayanan.

Menuju Tata Kelola Modern
Setelah menyelesaikan tinjauan di Kabupaten Pasuruan, rombongan melanjutkan agenda ke Kantah Kota Pasuruan dengan misi serupa: penguatan kualitas layanan operasional. Langkah strategis ini merupakan bagian dari visi besar Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan tata kelola pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya.

Kunjungan maraton di akhir pekan ini mengirimkan pesan kuat bahwa BPN Jawa Timur senantiasa hadir melayani masyarakat tanpa batas waktu. Upaya validasi total ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam meminimalkan konflik agraria dan mempercepat transformasi menuju kabupaten/kota lengkap yang siap menyongsong era layanan pertanahan elektronik sepenuhnya.(Har)

Leave a Reply