Gelombang Penolakan Premanisme Menguat, Warga Surabaya Tegaskan Kota Tanpa Politik Identitas

SURABAYA –TOP BERITA NUSANTARA Suara kegelisahan atas kondisi Kota Surabaya yang dinilai semakin gaduh dan rawan konflik akhirnya menguat dan disuarakan secara terbuka. Tokoh masyarakat, aktivis LSM, pengusaha, hingga perwakilan warga Surabaya berkumpul dalam sebuah diskusi publik untuk menyatakan sikap bersama: menolak premanisme berkedok organisasi kemasyarakatan serta menentang narasi politik identitas yang dianggap mengancam persatuan warga kota.

Diskusi terbuka tersebut berlangsung di Resto Cafe Hedon Estante, Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Selasa (06/01/2026). Forum ini menjadi ruang konsolidasi lintas elemen masyarakat yang menilai Surabaya tengah berada pada titik krusial, antara menjaga ketertiban sosial atau membiarkan kegaduhan berkembang tanpa kendali.

Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru Satriyo, menegaskan bahwa forum tersebut lahir dari kepedulian tulus warga terhadap masa depan kota. Menurutnya, Surabaya saat ini bukan hanya menghadapi persoalan premanisme di tingkat jalanan, tetapi juga dibayangi oleh opini-opini publik yang berpotensi memecah belah karena mengandung unsur kesukuan dan identitas.

“Kami ini warga Surabaya, bagian dari kota ini. Jangan rusak generasi kami. Arek Suroboyo siap apel siaga,” tegas Heru di hadapan peserta diskusi.

Heru menilai, ketika mulai muncul upaya pengelompokan warga berdasarkan suku dan legitimasi ormas tertentu, maka warga Surabaya memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan penolakan secara tegas. Ia menekankan bahwa sejak dulu Surabaya dikenal sebagai kota terbuka yang hidup dalam keberagaman tanpa mempersoalkan latar belakang identitas.

“Di Surabaya tidak ada suku-sukuan. Yang ada hanya Warga Negara Indonesia,” ujarnya menegaskan.

Dalam kesempatan itu, Heru juga menyampaikan kritik terbuka terhadap pernyataan Wali Kota Surabaya yang menyebut rencana mengumpulkan perwakilan suku-suku. Menurutnya, pernyataan tersebut tidak hanya keliru secara historis dan sosiologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan horizontal di tengah masyarakat yang selama ini hidup rukun dan damai.

“Kalau bicara persatuan dan kesatuan, tidak ada Jawa, Madura, atau lainnya. Yang ada Indonesia. Pernyataan ini membuka ruang tafsir yang berbahaya dan kami akan menyampaikan nota keberatan secara resmi,” ucapnya lantang.

Sorotan keras juga datang dari Dr. David, pengusaha sekaligus warga asli Surabaya, yang menyinggung keresahan lama masyarakat terkait praktik parkir liar. Ia menilai praktik tersebut sudah masuk dalam kategori premanisme yang berlangsung secara terstruktur dan sistematis.

“Siapa pun yang meminta uang dengan cara memaksa, itu preman. Mau dibungkus parkir, keamanan, atau apa pun namanya,” tegas David.

Menurutnya, persoalan parkir liar bukan isu baru, namun selama ini terkesan dibiarkan. Ia menegaskan bahwa kritik yang ia sampaikan tidak ditujukan kepada juru parkir di lapangan, melainkan kepada sistem pengelolaan parkir yang diduga sarat penyelewengan.

David memaparkan bahwa potensi pendapatan parkir Kota Surabaya seharusnya sangat besar, namun realisasi yang masuk ke kas daerah justru jauh dari angka ideal.

“Setoran di bawah besar, tapi yang masuk PAD kecil. Ini logika terbalik. Kalau dihitung, potensi kebocorannya bisa mencapai ratusan juta rupiah per hari. Artinya ada masalah serius yang harus dibuka ke publik,” ujarnya.

Ia juga menyinggung dugaan adanya perlindungan terhadap oknum tertentu oleh ormas, yang menyebabkan laporan masyarakat terkait premanisme parkir kerap berhenti di tengah jalan. Menurutnya, urusan keamanan dan ketertiban kota seharusnya sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, bukan dilegitimasi melalui kelompok tertentu.

Sementara itu, Purnama, pimpinan Pasukan Hitam Jagabaya, menegaskan bahwa Surabaya merupakan miniatur Indonesia yang telah lama hidup dalam keberagaman tanpa konflik kesukuan. Ia menilai, membawa isu identitas ke dalam persoalan penertiban kota justru merupakan langkah mundur.

“Surabaya ini barometer Indonesia. Tidak pernah ada masalah suku. Yang jadi masalah adalah premanisme dan ketidakadilan,” katanya.

Purnama mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik premanisme tidak hanya berdampak pada rasa aman warga, tetapi juga mengganggu iklim investasi dan merusak citra Surabaya sebagai kota metropolitan yang modern dan beradab.

Hal senada disampaikan Rudi, perwakilan arek Surabaya sekaligus pelaku usaha. Ia menyoroti kekhawatiran dunia usaha terhadap kondisi sosial yang dinilai semakin tidak kondusif.

“Kami tidak bicara politik. Kami bicara kepastian hukum dan keamanan. Kalau Surabaya terus gaduh karena ulah oknum berkedok ormas, yang dirugikan bukan hanya warga, tetapi juga perekonomian kota,” ujarnya.

Rudi menambahkan bahwa penggunaan nama dan simbol budaya atau kesukuan dalam penamaan ormas seharusnya dibatasi untuk kepentingan pelestarian budaya, bukan dijadikan alat legitimasi kekuasaan di ruang publik.

Menutup diskusi, Heru Satriyo menyampaikan ultimatum tegas. Ia menyatakan bahwa pihaknya memberikan tenggat waktu 2×24 jam kepada Ketua Ormas Madas Sedarah untuk mencabut laporan di Polda Jawa Timur terhadap Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji.

Jika ultimatum tersebut tidak diindahkan, Heru menegaskan warga Surabaya siap melakukan aksi besar-besaran.

“Kalau dalam 2×24 jam laporan itu tidak dicabut, kami akan menggruduk Pemkot Surabaya dengan ribuan masyarakat. Ingat, kamu jual—kami beli,” tegasnya.

Para tokoh dan peserta diskusi sepakat menyuarakan satu sikap bersama: Surabaya harus tetap menjadi rumah bersama, bebas dari premanisme, bebas dari politik identitas, serta berdiri tegak di atas hukum dan persatuan.

“Kami ingin Surabaya aman, nyaman, dan bermartabat untuk siapa pun yang hidup dan mencari nafkah di kota ini,” pungkas Heru.(Red)