MAKI Jatim Kritik Pengelolaan Anggaran Bakesbangpol, Usulkan Papan Nama Diganti “Kantor EO Jatim”
Surabaya, Sabtu (13 Desember 2025) —Top Berita Nusantara Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Timur, Heru Satriyo ,mengkritik keras pengelolaan anggaran oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur. Ia bahkan mengusulkan agar papan nama kantor Bakesbangpol Jatim diganti menjadi “Kantor EO Jatim”, terkait dengan anggaran besar yang digelontorkan untuk penyelenggaraan berbagai acara.
Heru menilai bahwa peran utama Bakesbangpol Jatim dalam memperkuat integritas dan tata kelola nasional sudah tidak jelas. Menurutnya, lembaga yang seharusnya bertanggung jawab dalam pembinaan ideologi dan politik nasional justru lebih banyak mengelola kegiatan yang terkesan seperti kegiatan sebuah event organizer (EO).
Penelusuran Tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim mengungkapkan bahwa lebih dari Rp6 miliar dari APBD I Pemerintah Provinsi Jawa Timur dikelola oleh Bakesbangpol Jatim untuk pengadaan jasa penyelenggaraan acara. Anggaran ini, menurut Heru, terpisah dari anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan seremonial lainnya seperti peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Hari Veteran Nasional, Hari Lahir Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, dan pemenuhan kebutuhan Tim Paskibraka. “Jadi, Rp6 miliar itu hanya untuk pengadaan jasa penyelenggaraan acara, di luar anggaran kegiatan tersebut. Ini patut dipertanyakan,” ujarnya.
Heru menambahkan, pihaknya sudah melakukan pengamatan terhadap kegiatan Bakesbangpol sepanjang tahun 2025 dan menemukan adanya indikasi manipulasi laporan pertanggungjawaban (LPJ). “Kami yakin, ada dugaan rekayasa dalam laporan-laporan kegiatan tersebut,” ungkapnya.
MAKI Jatim berencana untuk mengirimkan Surat Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik Jawa Timur, agar seluruh kegiatan terkait LPJ anggaran Rp6 miliar dapat dibuka secara transparan. “Kami akan terus mendorong agar informasi ini terbuka untuk publik,” kata Heru.
Melihat dominasi anggaran untuk penyelenggaraan acara tersebut, Heru pun mengusulkan untuk mengganti papan nama kantor Bakesbangpol Jatim menjadi “Kantor EO Jatim”. Ia berpendapat bahwa selama setahun terakhir, kegiatan Bakesbangpol lebih banyak berfokus pada urusan acara daripada tugas pokoknya sebagai lembaga yang mengurusi kesatuan bangsa dan politik.
Tak hanya itu, MAKI Jatim juga berencana untuk menggelar aksi demonstrasi di kantor Bakesbangpol Jatim dalam waktu dekat. Dalam aksi tersebut, mereka akan mengganti papan nama Bakesbangpol dengan papan nama baru yang lebih mencerminkan fungsinya sebagai “Kantor EO Jatim”.
“Kami juga masih merencanakan untuk mendatangi beberapa OPD lainnya dalam aksi demo akbar yang sempat tertunda. Kendala teknis armada membuat kami menunda, namun aksi akan tetap dilanjutkan dengan truk yang lebih kecil agar bisa menjangkau lokasi-lokasi yang sulit dijangkau,” ujar Heru.
Heru menegaskan bahwa MAKI Jatim akan terus berjuang untuk memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran publik dan mengawal agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana negara.(Red)