MAKI Jatim Mantapkan Persiapan Aksi Akbar Hakordia 2025, Trailer 40 Feet Disulap Jadi Panggung Perlawanan Antikorupsi
Surabaya -Top Berita Nusantara Kamis 4 Desember 2025 Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur terus mematangkan sejumlah persiapan untuk menggelar Aksi Demo Akbar on Trailer 40 Feet di Kota Surabaya. Aksi yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 10 Desember 2025 ini digadang sebagai salah satu gerakan antikorupsi terbesar yang pernah diinisiasi MAKI Jatim. Hingga awal Desember, panitia menyatakan kesiapan aksi telah mencapai 90 persen, dengan prediksi massa mencapai 1.000 orang dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Aksi tersebut mengusung konsep panggung orasi berbasis trailer yang unik dan berbeda dari aksi-aksi sebelumnya. Truk trailer berukuran 40 feet yang telah disulap menjadi mobil komando itu dilengkapi sound system 10.000 watt, genset pendukung, perangkat band, serta area orasi publik yang memungkinkan aksi berlangsung meriah namun tetap fokus pada pesan inti. Dengan mengangkat slogan lantang “WES GAK WAYAHE KORUPSI, WAYAHE GOLEK SANGU MATI”, MAKI Jatim menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi juga simbol perlawanan terhadap praktik-praktik koruptif yang dinilai semakin kompleks dan berlapis.
Per 4 Desember 2025, jumlah peserta yang telah memastikan kehadiran tercatat telah melampaui 700 orang. Panitia memperkirakan jumlah itu akan terus meningkat hingga hari pelaksanaan, seiring bertambahnya antusiasme pengurus, anggota, dan simpatisan MAKI dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur. Untuk memastikan aksi berjalan tertib, MAKI Jatim menyiapkan 45 koordinator lapangan yang akan bergerak di bawah komando langsung Heru Satriyo, S.Ip, selaku Ketua MAKI Koordinator Wilayah Jawa Timur sekaligus koordinator lapangan utama.
Dalam sebuah wawancara terbuka, Heru menjelaskan bahwa aksi ini nantinya akan menyasar beberapa kantor organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Rute tersebut disusun berdasarkan hasil riset dan investigasi tim Litbang MAKI Jatim, yang disebut menemukan sejumlah indikasi praktik koruptif di beberapa instansi. Heru menegaskan bahwa aksi ini merupakan peringatan keras bagi OPD yang dianggap masih melakukan penyimpangan dan tidak menunjukkan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi.
Heru juga menyoroti meningkatnya pola korupsi baru yang diduga semakin marak terjadi melalui sistem pengadaan berbasis e-catalogue dan mini kompetisi. Menurutnya, mekanisme digital yang diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2025 itu membuka celah bagi suap, gratifikasi, hingga praktik cashback karena lemahnya pengawasan dan pengendalian internal. Ia bahkan menyebut bahwa versi 6 e-catalogue, yang merupakan pembaruan sistem pengadaan nasional, justru dinilai menjadi “benteng baru” yang melindungi praktik koruptif secara lebih sistematis.
Berdasarkan temuan tim Litbang dan Investigasi MAKI Jatim, berbagai paket pengadaan dinilai mengandung potensi penyimpangan. Temuan itu menunjukkan bahwa pola korupsi masa kini tidak lagi bersifat klasik, namun beralih pada manipulasi administratif yang berjalan rapi di balik sistem digital, sehingga sulit terdeteksi oleh masyarakat umum.
Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa dalam aksi 10 Desember nanti, MAKI Jatim akan membuka data dugaan mega korupsi di sektor pendidikan Jawa Timur. Ia menilai isu tersebut sangat penting karena berhubungan langsung dengan miliaran dana publik serta mempengaruhi kualitas layanan pendidikan bagi siswa SMA/SMK yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pendidikan Jawa Timur. Heru menyebut bahwa dugaan penyimpangan di sektor pendidikan harus menjadi perhatian serius pemerintah dan masyarakat.
Selain sektor pendidikan, MAKI Jatim juga berencana mengungkap berbagai dugaan praktik koruptif di sejumlah OPD lain yang disebut masih menyimpan persoalan serius. Heru menekankan bahwa aksi besar ini merupakan momentum kebangkitan MAKI Jatim, sekaligus penegasan bahwa lembaga tersebut tidak dapat dianggap remeh atau dipandang sebelah mata.
Menutup keterangannya, Heru Satriyo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Surabaya terkait potensi terganggunya arus lalu lintas selama aksi berlangsung. Ia berharap publik dapat memberikan toleransi, mengingat aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian warga terhadap upaya menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas.(Har)